Hakim Kabulkan Gugatan Pekerja Outsourcing

Uncategorized
Dalih pihak perusahaan yang menyebut pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan efisiensi dinilai hakim tak terbukti.
ADY
 

Majelis hakim pengadilan hubungan industrial (PHI) Jakarta mengabulkan sebagian gugatan pekerjaoutsourcing PT Graha Sarana Duta (GSD). Majelis hakim yang terdiri dari Nur Ali sebagai ketua, beranggotakan Juanda Pangaribuan dan Supono menolak PHK yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pekerjaoutsourcing itu. Bahkan hakim memerintahkan perusahaan untuk mempekerjakan kembali kelima pekerja yang di PHK.

Sepanjang persidangan majelis menilai tergugat tak kunjung mengajukan bukti yang menunjukan bahwa tergugat telah memenuhi persyaratan melakukan efisiensi sebagaimana diatur dalam pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Serta Surat Edaran Kemenakertrans No.907/Men/PHI-PPH/X/2004 yang intinya menjelaskan syarat yang harus dipenuhi sebuah perusahaan dalam melakukan efisiensi.

“Alasan tergugat menyatakan tindakan mendorong para penggugat menandatangani PKWT dengan Koperasi Sarana Sejahtera sebagai langkah efisiensi tidak dapat dibenarkan secara hukum,” ujar Nur Ali membacakan putusan di ruang sidang III PHI Jakarta, Selasa (8/1).

Mengacu hal itu, maka majelis menilai tuntutan lima pekerja PT. GSD yaitu Eka Supriatna dkk dikabulkan sebagian. Atas bukti yang ada majelis menilai tiga dari lima orang pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT.GSD (Sejagad) itu sempat menandatangani kontrak kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama dua kali. Setelah itu, sampai PHK dijatuhkan mereka tak pernah lagi menandatangani kontrak.

Mengingat pihak tergugat tak menyajikan bukti cukup untuk membantah hal tersebut, majelis mengalihkan status ketiga pekerja itu menjadi pekerja tetap. Sementara, pekerja lainnya tak pernah menandatangani kontrak kerja. Mengingat dalam persidangan tergugat tak menunjukan bukti yang membantah dalil tersebut maka majelis menyatakan hubungan kerja para pekerja itu sejak awal adalah pekerja tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Karena tindakan PHK yang dilakukan dinilai tak didukung landasan hukum dan para penggugat tidak melakukan kesalahan atau perbuatan yang merugikan tergugat, mengacu pasal 151 ayat (3), pasal 155 ayat (1) dan pasal 170 UU Ketenagakerjaan, tindakan PHK dinyatakan batal demi hukum. “Menghukum tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali para penggugat pada posisi semula,” ucap Nur Ali.

Selain itu, terkait upah proses yang dituntut penggugat, majelis hakim mengabulkannya dengan menghukum tergugat membayar upah proses PHK sejak September 2012 sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Majelis mengacu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.37/PUU-IX/2011 tentang Upah Proses. Karena PHK yang dilakukan tergugat dinilai melawan hukum.Majelis juga menghukum pihak perusahaan sebesar Rp500 ribu/hari jika lalai menjalankan putusan tersebut.

Tak ketinggalan, majelis pun mengabulkan tuntutan penggugat yang menginginkan agar putusan itu dapat dilaksanakan walau tergugat mengajukan upaya hukum. Dasarnya adalah Pasal 108 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. “Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu meskipun tergugat mengajukan upaya hukum,” tukas Nur Ali.

Salah seorang kuasa hukum penggugat dari LBH Aspek Indonesia, Singgih D Atmadja, menyambut baik putusan hakim. Pasalnya, majelis mengabulkan sebagian gugatan pekerja. Walau begitu dia mengakui majelis tak mengabulkan tuntutan pekerja soal kekurangan pembayaran iuran Jamsostek pekerja. Karena majelis melihat perselisihan yang berkaitan dengan Jamsostek itu merupakan perselisihan hak, bukan perselisihan PHK seperti gugatan yang diajukan para pekerja.

Bagi Singgih, putusan itu harus dilaksanakan oleh tergugat sejak putusan itu dibacakan. Dia mengingatkan, jika putusan itu tak segera dilaksanakan, maka tergugat terkena sanksi berupa uang paksa. Jika nanti tergugat tak kunjung melaksanakannya, maka penggugat akan mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketika ditanya soal potensi kasasi yang diajukan tergugat, Singgih menjelaskan, penggugat siap menghadapinya. Namun, dia mengingatkan walau tergugat melakukan upaya hukum lain, maka tak akan berpengaruh atas kewajiban hukum yang mesti dilakukan tergugat. Yaitu sebagaimana putusan majelis.

“Apapun upaya hukum yang dilakukan tergugat, putusan itu harus dilaksanakan dulu,” tutur Singgih usai mendengarkan pembacaan putusaan di PHI Jakarta, Selasa (8/1).

Sayangnya, kuasa hukum pihak tergugat, Tureno Tampubolon tak hadir dalam persidangan. Upaya menghubungi lewat telepon dan pesan singkat pun tak berbuah hasil.

 
 di kliping dari Hukumonline 

Kontrak Tak Jelas, Pekerja Outsourcing Menggugat

Uncategorized
 

Sepuluh tahun bekerja hanya dengan dua kontrak di dua tahun pertama.

ADY/IHW
Kepastian bekerja dan mendapat hak sebagai pekerja mungkin menjadi harapan bagi sebagian pekerja. Namun hal itu tak dirasakan oleh Eka Riesdianto dan keempat rekannya pekerja outsourcingdi PT Graha Sarana Duta (GSD). Oleh perusahaan, Eka dkk ditempatkan di kantor cabang PT Telkom Indonesia di bilangan Jakarta Utara sebaagai pekerja jasa kebersihan (cleaning service).

Selama bekerja sejak 2002, Eka misalnya hanya dua kali menandatangani kontrak. Yaitu kontrak pertama untuk masa kerja 1 Juni 2002 sampai 31 Mei 2003. Dilanjutkan dengan kontrak kedua, 1 Juni 2003 sampai 31 Mei 2004. Selepas itu Eka tak beroleh kontrak baru.

Petaka datang pada 5 September 2011 ketika manajemen GSD menawarkan kepada Eka dkk untuk menandatangani kontrak kerja dengan Koperasi Sarana Sejahtera (KSS). Pihak manajemen pun mengingatkan jika Eka dkk tak mau menandatanganinya maka dianggap mengundurkan diri.

Menganggap telah menjadi pekerja berstatus tetap, maka Eka dkk menolak untuk dialihkan ke koperasi. Karena menolak dialihkan, pada akhir September 2011, Eka dkk diputus hubungan kerjanya secara sepihak tanpa pesangon. Tak ketinggalan, pihak manajemen pun memerintahkan kepada penjaga keamanan untuk melarang Eka dkk masuk ke lokasi kerja.

Untuk menyelesaikan perselisihan, Eka dkk didampingi pengurus Serikat Pekerja Graha Sarana Duta (SEJAGAD) Sektor Area II Jakarta Utara. Sayangnya, surat permintaan perundingan bipartit yang dilayangkan SEJAGAD kepada manajemen, tak direspon. Kemudian bersama LBH ASPEK Indonesia, SEJAGAD mengajukan permohonan mediasi tripartit ke Disnakertrans Jakarta. Pada Januari 2012, Disnakertrans Jakarta menerbitkan anjuran yang ditolak Eka dkk.

Perselisihan lantas berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta. Eka menuntut dipekerjakan kembali sebagai pekerja tetap. Selain itu, juga menuntut selisih upah yang kurang dari upah minimum dan upah lembur serta Jamsostek.

Kuasa hukum pekerja dari LBH Aspek Indonesia, Ahmad Fauzi menuturkan bahwa perusahaan sebenarnya sudah pernah menawarkan kompensasi sebesar satu bulan upah. Namun ditolak pekerja karena dianggap tidak sesuai peraturan.

Anehnya lagi, Fauzi melanjutkan, pihak manajemen malah menyuruh Eka dkk mengundurkan diri jika tidak mau beralih hubungan kerjanya ke KSS. “Mereka disuruh menandatangani kontrak kerja dengan KSS, karena menolak maka di-PHK,” kata dia kepada hukumonline di gedung PHI Jakarta, Selasa (27/11).

Sayangnya salah seorang kuasa hukum pihak manajemen dari Pusat Informasi Hukum Indonesia (PIHI), Tureno Tampubolon, menolak memberikan komentar atas perkara Eka dkk. “Ke kantor saja,” ucapnya kepada hukumonline di PHI Jakarta, Selasa (27/11).

Namun dari berkas jawabannya, pihak manajemen mengatakan PHK dilakukan karena efisiensi perusahaan. Oleh karenanya Eka dkk ditawarkan untuk beralih kerja ke KSS, namun tawaran itu tak ditanggapi. Manajemen juga menyebut telah menjalankan efisiensi internal perusahaan dengan melakukan beberapa prosedur. Atas dasar itu pihak manajemen berharap agar majelis hakim menolak gugatan para pekerja untuk seluruhnya.

Sebelumnya, Kasubdit Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kemnakertrans, Reytman Aruan menegaskan bahwa UU Ketenagakerjaan hanya memungkinkan perusahaan untuk memperpanjang atau memperbaharui kontrak kerja. Dua hal itu bersifat alternatif, tak bisa digabungkan.

Dengan pemahaman seperti itu, maka pekerja hanya bisa dikontrak dengan total jangka waktu paling lama adalah tiga tahun untuk skema perpanjangan dan empat tahun untuk pilihan pembaharuan kontrak.

dikliping dari Hukumonline tanggal 28 November 2012

Kuasa Hukum Karyawan Kecam Kebijakan SCTV

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum dari 42 karyawan tetap SCTV, Singgih Darjo Atmadja, mempertanyakan kebijakan alih status yang dilakukan PT SCTV kepada karyawannya, di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jakarta, Selasa (19/6/2012). Singgih, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (Direktur Eksekutif LBH) ASPEK Indonesia juga mengecam kebijakan tersebut.

“Kebijakan ini sangat tidak mempertimbangkan hak-hak pekerja. Mereka (42 karyawan SCTV) umumnya sudah bekerja selama 7-19 tahun,” ungkapnya.

Selain itu, 42 karyawan SCTV tersebut sudah menerima surat pengangkatan karyawan tetap. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada undang-undang di negara ini yang mengatur perubahan status pekerja dari karyawan tetap menjadi karyawan kontrak hingga menjadi karyawan outsourcing pada perusahaan lain.

Sebelumnya diberitakan bahwa sebanyak 42 karyawan tetap SCTV yang terdiri dari 11 sekuriti dan 31 sopir menolak untuk menandatangani kontrak baru sebagai pekerja kontrak pada perusahaan outsourcing, yaitu PT ISS. Kebijakan ini sudah jelas bertentangan dengan undang-undang di Indonesia.

“Oleh karena itu, hari ini kita datang ke Komnas HAM agar persoalan ini bisa kita tindak lanjuti,” lanjut Singgih.

diambil dari Kompas.com

Revitalisasi Mogok Kerja, Dalam Merubah Kebijakan Publik

Perburuhan


Keberhasilan sekaligus ”kekalahan”?

Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 25 Nopember 2010 dunia perburuhan Indonesia dikejutkan oleh gerakan buruh Jakarta. Dimana, saat itu seluruh buruh yang ada di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) tumpah ruah dijalanan. keluar dari tempat kerja, untuk mengambil peran dan menggabungkan diri bersama massa lainya menuntut kenaikan upah.

Kawasan Berikat Nusantarapun lumpuh total. Jalananpun di sekitar Cakung Cilincing macet panjang, produksi di pabrikpun berhenti. Tidak diketahui berapa banyak kerugian yang mendera KBN. Tapi jelas gerakan pemogokan yang dimotori oleh Forum buruh DKI Jakarta. Saat itu terbilang sukses.

Hal ini diakui oleh salah satu aktivis buruh dari FSBI (Federasi Serikat Buruh Indonesia) bung Bayu saat evaluasi aksi pada sore harinya, pasca Aksi mogok massal tersebut. Bung bayu pada Forum tersebut menjelaskan, bahwa hal ini (baca : Aksi Mogok kerja massal) sungguh luar biasa. Bahkan dengan terus terang dia mengatakan bahwa inilah cita-cita saya sejak sepuluh tahun silam, dan baru terealisasi hari ini.

Saat mogok terjadi, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo memang tidak datang ke lokasi. Dan target mogok saat itupun memang tidak untuk memaksa Fauzi Bowo hadir dan berdialog. Namun saat itu, Forum Buruh DKI Jakarta hanya menginginkan Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta untuk buruh 100 % sesui dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yaitu sebesar 1.401,289 (Satu juta empat ratus satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah). Ditemui ataupun tidak, saat itu seluruh buruh hanya menginginkan UMP=KHL.

Faktanya, pasa mogok tersebut media mulai rame menyorot soal UMP DKI Jakarta. Satu sisi gerakan buruh DKI Jakarta telah menui kemenanganya, tentu pada saat Mogok itu sedang berlangsung yaitu tanggal 25 Nopember 2010, Namun disisi lain dan saat yang beruntun Forum Buruh DKI Jakarta telah di”pecundangi” oleh Penguasa. Betapa tidak, Fauzi Bowo dan jajaranya, pasca terjadinya mogok bahkan mengumumkan penetapan UMP DKI Jakartra adalah sebesar 1.290.000 (Satu juta dua ratus sembilan puluh rupiah). Masih dibawah Kebutuhan Hidup Layak dan tuntutan FBDKI.

Tidak berhenti disitu, peraturan gubernur nomor 196 itu, ternyata telah ditandatangani oleh Fauzi Bowo pada tanggal 15 November 2010 lau. Artinya, dengan begitu terbentuk ”kesan publik” bahwa mogok kerja massal yang dilakukan oleh serikat buruh di KBN tidak ada pengaruhnya sama sekali. Meskipun terbitnya pergub tersebut, tentu menyisakan ragam tanya bahkan layak untuk di kritisi.

Pasa terjadinya mogok, Kordinasi yang dilakukanpun kurang maksimal, sehingga hal ini menyebabkan kesan, bahwa Forum Buruh DKI Jakarta tidaklah solid. Dan hal ini ternyata di baca degan seksama oleh kalangan birokrasi. Terutama oleh beberapa orang yang duduk di Dewan Pengupahan maupun di disnakertrans DKI Jakarta. Sehingga rencana terakhir yaitu mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta untuk mempertanyakan pergub upah pun urung dilaksanakan. Bahkan sampai hari ini, Forum buruh DKI jakarta masih dalam rangka konsolidasi, dan belum menemukan kongkritisasi gerakan. Apakah akan melakukan mogok ulang lebih besar, ataukah ada jalan efektif efektif lain untuk mempengaruhi dan merubah putusan gubernur DKI Jakarta yang tidak pro buruh itu.

Mogok Nasional Jawabanya.

Mogok di KBN ”mungkin” adalah klimaks mungkin juga akumulasi dari gerakan Buruh DKI Jakarta, yang dimotori oleh Forum Buruh DKI Jakarta. Bangunan gerakan ini, setidaknya dimulai pada akhir 2009 yang lalu. Dimana, saat itu Buruh DKI Jakarta disatukan oleh momentum dan dengan isu yang sama (Baca : penyikapan Buruh DKI Jakarta terhadap penetapan UMP DKI Jakarta).

Beberapa aktivis serikat Pekerja/buruh DKI Jakarta saat itu sepakat untuk membangun aliansi bersama. Singkatnya belakangan aliansi itu dinamakan ”Forum buruh DKI Jakarta”. Terdiri dari lintas serikat pekerja yang ada di DKI Jakarta. Antara lain, FSPMI, SPN, SPSI LEM, ASPEK Indonesia, FSBI, GSBI, SBSI 92, SP KEP, Farkes Ref, KSBSI, FB KBN, SP PAR Ref, Forum Buruh Cakung, dan beberapa Serikat Buruh lainya.

Proses bersatunya elemen buruh DKI Jakarta tidaklah instans, ada proses panjang dan dibutuhkan komitmen dan kepercayaan antara satu elemen buruh dengan elemen lainya. Hingga pada akhirnya, menckristal sebuah kekuatan dahsyat itu. Tidak ada yang menyangka bahkan di Internal forum Buruh DKI jakarta sendiri sekalipun. Bahwa pada akhirnya gerakan ini akan mampu menorehkan sejarah baru yaitu mogok massal.

Hal diatas setidaknya, memberikan refleksi dan pelajaran terutama bagi semua pelaku sejarah mogok massal di KBN. Bahwa isu upah adalah murni persoalan politik. Ia adalah produk politik, dan pada proses penetapanyapun melalui proses politik. Adapun modus ekonomi maupun lainya, adalah untuk menguatkan posisi politik penguasa dan pengusaha yang dominan bahkan hegemoni disatu sisi , dan posisi buruh/pekerja disisi lain yang tertindas dan lemah.

Jawaban satu-satunya adalah, ketika kebijakan politik yang tidak berpihak pada buruh, musti dilawan juga dengan langkah politik. sampai hari ini, buruh tidak mempunyai kekuatan dan modal yang signifikan untuk mengimbangi kekuatan pengusaha maupun penguasa kecuali ”Mogok Kerja”.

Timbul pertanyaan : ”Mogok kerja yang seperti apakah, yang mampu mengimbangi kekuatan pengusaha dan penguasaha yang selalu menindas?”. Jawabnya sederhana : ”mogok yang mampu menjungkir balikkan tatanan yang timpang dan menindas buruh adalah, Mogok Nasional, dan hal ini musti diperhatikan oleh seluruh komponen buruh dan masyarakat lainya.

Perang Upah, walkout aja..

Perburuhan

Walk outnya seluruh anggota Dewan Pengupahan dari unsure buruh, pada Senin malam 25 Oktober 2010 kemarin merupakan babak baru dalam sejarah “perang upah” di DKI Jakarta. Hal yang menjadi rutinitas setiap tahunya, dimana dewan Pengupahan menentukan besaran UMP (Upah Minimum Propinsi) 2011 dari hasil survey dipasar untuk menentukan KHL (Kebutuhan Hidup Layak).

Dewan Pengupahan terdiri dari 30 orang anggota. Dengan komposisi dari Perwakilan serikat Buruh berjumlah 7 orang. Demikian halnya perwakilan dari Pengusaha (Apindo) diwakili oleh 7 perwakilan, selebihnya adalah dari Pemerintah dan dua orang lagi dari Akademisi.

Walk outnya seluruh perwakilan buruh pada saat rapat yang dilaksanakan di kantor gubernur kemarin adalah sebagai bentuk protes dan penolakan kaum buruh terhadap pemberlakuan UMP 2011 yang dibawah atau tidak sesuai dengan KHL.

Wakil Pengusaha, yang menginginkan UMP dibawah KHL dengan Argumentasinya disatu sisi, dan keinginan wakil buruh agar UMP 2011, 100% sesuai KHL disisi lain adalah bentuk “Perang Upah” yang tidak berkesudahan saat rapat di Dewan Pengupahan setiap tahunya. Hal inilah yang terjadi hari ini menjelang pengumuman penetapan UMP yang akan dilakukan pada 30 Oktober 2011 mendatang melalu Peraturan Gubernur.

Besaran KHL dari hasil survey yang dilakukan lebih dari 8 Kali oleh Dewan Pengupahan adalah 1.401.829 (satu juta empat ratus seribu delapan ratus dua puluh sembilan). Inilah hasil survey untuk pengeluaran buruh lajang di kota metropolitan DKI Jakarta. Artinya, jika UMP 2011 ditetapkan kurang dari Jumlah KHL tersebut, maka sangat tidak rasional dan mengangkangi rasa keadilan. Demikian Rusdi dari ASPEK Indonesia menjelaskan.

Hal inilah yang menjadi bagian dari beberapa alasan dari wakil buruh kenapa musti walk out dari rapat Dewan Pengupahan. Jika satu saja, anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari wakil buruh menandatangai kesepakatan UMP dan tidak sesuai dengan KHL maka itu akan dijadikan justifikasi oleh Pemerintah maupun pengusaha bahwa wakil Buruh telah menyepakati besaran UMP yang segera ditetapkan. Demikian jelas Ramidi dari SPN Anggota Forum Buruh DKI Jakarta, saat mengawal jalanya rapat dewan Pengupahan kemarin.

Sementata itu, Bung Joko dari FSPMI yang juga anggota Forum buruh DKI Jakarta berkomentar bahwa ini (baca; walkoutnya seluruh wakil buruh di dewan pengupahan) adalah kemenangan babak awal dan masih panjang perjuangan selanjutnya yang menjadi pekerjaan rumah tangga seluruh elemen buruh. Hal ini, juga dicatat sejarah bahwa buruh DKI Jakarta mampu bersatu dalam memutus rantai kesewenang-wenangan Pengusaha dan Penguasa, bahkan buruh itu sendiri di Dewan Pengupahan.

Beliau juga menambahkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 bertepatan dengan hari sumpah pemuda, forum buruh DKI Jakarta yang terdiri dari beberapa Serikat pekerja diantaranya ASPEK Indonesia, FSPMI, SPN, KSBSI, ABK, FSP Farkes, FSBI, LEM KSPSI, SBSI 92, Nikeuba SBSI dan beberapa Serikat Pekerja lainya akan turun jalan mengawal UMP 2011 agar sesui dengan KHL.