Hakim Kabulkan Gugatan Pekerja Outsourcing

12 Jan
Dalih pihak perusahaan yang menyebut pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan efisiensi dinilai hakim tak terbukti.
ADY
 

Majelis hakim pengadilan hubungan industrial (PHI) Jakarta mengabulkan sebagian gugatan pekerjaoutsourcing PT Graha Sarana Duta (GSD). Majelis hakim yang terdiri dari Nur Ali sebagai ketua, beranggotakan Juanda Pangaribuan dan Supono menolak PHK yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pekerjaoutsourcing itu. Bahkan hakim memerintahkan perusahaan untuk mempekerjakan kembali kelima pekerja yang di PHK.

Sepanjang persidangan majelis menilai tergugat tak kunjung mengajukan bukti yang menunjukan bahwa tergugat telah memenuhi persyaratan melakukan efisiensi sebagaimana diatur dalam pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Serta Surat Edaran Kemenakertrans No.907/Men/PHI-PPH/X/2004 yang intinya menjelaskan syarat yang harus dipenuhi sebuah perusahaan dalam melakukan efisiensi.

“Alasan tergugat menyatakan tindakan mendorong para penggugat menandatangani PKWT dengan Koperasi Sarana Sejahtera sebagai langkah efisiensi tidak dapat dibenarkan secara hukum,” ujar Nur Ali membacakan putusan di ruang sidang III PHI Jakarta, Selasa (8/1).

Mengacu hal itu, maka majelis menilai tuntutan lima pekerja PT. GSD yaitu Eka Supriatna dkk dikabulkan sebagian. Atas bukti yang ada majelis menilai tiga dari lima orang pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT.GSD (Sejagad) itu sempat menandatangani kontrak kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama dua kali. Setelah itu, sampai PHK dijatuhkan mereka tak pernah lagi menandatangani kontrak.

Mengingat pihak tergugat tak menyajikan bukti cukup untuk membantah hal tersebut, majelis mengalihkan status ketiga pekerja itu menjadi pekerja tetap. Sementara, pekerja lainnya tak pernah menandatangani kontrak kerja. Mengingat dalam persidangan tergugat tak menunjukan bukti yang membantah dalil tersebut maka majelis menyatakan hubungan kerja para pekerja itu sejak awal adalah pekerja tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Karena tindakan PHK yang dilakukan dinilai tak didukung landasan hukum dan para penggugat tidak melakukan kesalahan atau perbuatan yang merugikan tergugat, mengacu pasal 151 ayat (3), pasal 155 ayat (1) dan pasal 170 UU Ketenagakerjaan, tindakan PHK dinyatakan batal demi hukum. “Menghukum tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali para penggugat pada posisi semula,” ucap Nur Ali.

Selain itu, terkait upah proses yang dituntut penggugat, majelis hakim mengabulkannya dengan menghukum tergugat membayar upah proses PHK sejak September 2012 sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Majelis mengacu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.37/PUU-IX/2011 tentang Upah Proses. Karena PHK yang dilakukan tergugat dinilai melawan hukum.Majelis juga menghukum pihak perusahaan sebesar Rp500 ribu/hari jika lalai menjalankan putusan tersebut.

Tak ketinggalan, majelis pun mengabulkan tuntutan penggugat yang menginginkan agar putusan itu dapat dilaksanakan walau tergugat mengajukan upaya hukum. Dasarnya adalah Pasal 108 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. “Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu meskipun tergugat mengajukan upaya hukum,” tukas Nur Ali.

Salah seorang kuasa hukum penggugat dari LBH Aspek Indonesia, Singgih D Atmadja, menyambut baik putusan hakim. Pasalnya, majelis mengabulkan sebagian gugatan pekerja. Walau begitu dia mengakui majelis tak mengabulkan tuntutan pekerja soal kekurangan pembayaran iuran Jamsostek pekerja. Karena majelis melihat perselisihan yang berkaitan dengan Jamsostek itu merupakan perselisihan hak, bukan perselisihan PHK seperti gugatan yang diajukan para pekerja.

Bagi Singgih, putusan itu harus dilaksanakan oleh tergugat sejak putusan itu dibacakan. Dia mengingatkan, jika putusan itu tak segera dilaksanakan, maka tergugat terkena sanksi berupa uang paksa. Jika nanti tergugat tak kunjung melaksanakannya, maka penggugat akan mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketika ditanya soal potensi kasasi yang diajukan tergugat, Singgih menjelaskan, penggugat siap menghadapinya. Namun, dia mengingatkan walau tergugat melakukan upaya hukum lain, maka tak akan berpengaruh atas kewajiban hukum yang mesti dilakukan tergugat. Yaitu sebagaimana putusan majelis.

“Apapun upaya hukum yang dilakukan tergugat, putusan itu harus dilaksanakan dulu,” tutur Singgih usai mendengarkan pembacaan putusaan di PHI Jakarta, Selasa (8/1).

Sayangnya, kuasa hukum pihak tergugat, Tureno Tampubolon tak hadir dalam persidangan. Upaya menghubungi lewat telepon dan pesan singkat pun tak berbuah hasil.

 
 di kliping dari Hukumonline 

Kontrak Tak Jelas, Pekerja Outsourcing Menggugat

12 Jan
 

Sepuluh tahun bekerja hanya dengan dua kontrak di dua tahun pertama.

ADY/IHW
Kepastian bekerja dan mendapat hak sebagai pekerja mungkin menjadi harapan bagi sebagian pekerja. Namun hal itu tak dirasakan oleh Eka Riesdianto dan keempat rekannya pekerja outsourcingdi PT Graha Sarana Duta (GSD). Oleh perusahaan, Eka dkk ditempatkan di kantor cabang PT Telkom Indonesia di bilangan Jakarta Utara sebaagai pekerja jasa kebersihan (cleaning service).

Selama bekerja sejak 2002, Eka misalnya hanya dua kali menandatangani kontrak. Yaitu kontrak pertama untuk masa kerja 1 Juni 2002 sampai 31 Mei 2003. Dilanjutkan dengan kontrak kedua, 1 Juni 2003 sampai 31 Mei 2004. Selepas itu Eka tak beroleh kontrak baru.

Petaka datang pada 5 September 2011 ketika manajemen GSD menawarkan kepada Eka dkk untuk menandatangani kontrak kerja dengan Koperasi Sarana Sejahtera (KSS). Pihak manajemen pun mengingatkan jika Eka dkk tak mau menandatanganinya maka dianggap mengundurkan diri.

Menganggap telah menjadi pekerja berstatus tetap, maka Eka dkk menolak untuk dialihkan ke koperasi. Karena menolak dialihkan, pada akhir September 2011, Eka dkk diputus hubungan kerjanya secara sepihak tanpa pesangon. Tak ketinggalan, pihak manajemen pun memerintahkan kepada penjaga keamanan untuk melarang Eka dkk masuk ke lokasi kerja.

Untuk menyelesaikan perselisihan, Eka dkk didampingi pengurus Serikat Pekerja Graha Sarana Duta (SEJAGAD) Sektor Area II Jakarta Utara. Sayangnya, surat permintaan perundingan bipartit yang dilayangkan SEJAGAD kepada manajemen, tak direspon. Kemudian bersama LBH ASPEK Indonesia, SEJAGAD mengajukan permohonan mediasi tripartit ke Disnakertrans Jakarta. Pada Januari 2012, Disnakertrans Jakarta menerbitkan anjuran yang ditolak Eka dkk.

Perselisihan lantas berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta. Eka menuntut dipekerjakan kembali sebagai pekerja tetap. Selain itu, juga menuntut selisih upah yang kurang dari upah minimum dan upah lembur serta Jamsostek.

Kuasa hukum pekerja dari LBH Aspek Indonesia, Ahmad Fauzi menuturkan bahwa perusahaan sebenarnya sudah pernah menawarkan kompensasi sebesar satu bulan upah. Namun ditolak pekerja karena dianggap tidak sesuai peraturan.

Anehnya lagi, Fauzi melanjutkan, pihak manajemen malah menyuruh Eka dkk mengundurkan diri jika tidak mau beralih hubungan kerjanya ke KSS. “Mereka disuruh menandatangani kontrak kerja dengan KSS, karena menolak maka di-PHK,” kata dia kepada hukumonline di gedung PHI Jakarta, Selasa (27/11).

Sayangnya salah seorang kuasa hukum pihak manajemen dari Pusat Informasi Hukum Indonesia (PIHI), Tureno Tampubolon, menolak memberikan komentar atas perkara Eka dkk. “Ke kantor saja,” ucapnya kepada hukumonline di PHI Jakarta, Selasa (27/11).

Namun dari berkas jawabannya, pihak manajemen mengatakan PHK dilakukan karena efisiensi perusahaan. Oleh karenanya Eka dkk ditawarkan untuk beralih kerja ke KSS, namun tawaran itu tak ditanggapi. Manajemen juga menyebut telah menjalankan efisiensi internal perusahaan dengan melakukan beberapa prosedur. Atas dasar itu pihak manajemen berharap agar majelis hakim menolak gugatan para pekerja untuk seluruhnya.

Sebelumnya, Kasubdit Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kemnakertrans, Reytman Aruan menegaskan bahwa UU Ketenagakerjaan hanya memungkinkan perusahaan untuk memperpanjang atau memperbaharui kontrak kerja. Dua hal itu bersifat alternatif, tak bisa digabungkan.

Dengan pemahaman seperti itu, maka pekerja hanya bisa dikontrak dengan total jangka waktu paling lama adalah tiga tahun untuk skema perpanjangan dan empat tahun untuk pilihan pembaharuan kontrak.

dikliping dari Hukumonline tanggal 28 November 2012

Kuasa Hukum Karyawan Kecam Kebijakan SCTV

21 Jun

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum dari 42 karyawan tetap SCTV, Singgih Darjo Atmadja, mempertanyakan kebijakan alih status yang dilakukan PT SCTV kepada karyawannya, di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jakarta, Selasa (19/6/2012). Singgih, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (Direktur Eksekutif LBH) ASPEK Indonesia juga mengecam kebijakan tersebut.

“Kebijakan ini sangat tidak mempertimbangkan hak-hak pekerja. Mereka (42 karyawan SCTV) umumnya sudah bekerja selama 7-19 tahun,” ungkapnya.

Selain itu, 42 karyawan SCTV tersebut sudah menerima surat pengangkatan karyawan tetap. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada undang-undang di negara ini yang mengatur perubahan status pekerja dari karyawan tetap menjadi karyawan kontrak hingga menjadi karyawan outsourcing pada perusahaan lain.

Sebelumnya diberitakan bahwa sebanyak 42 karyawan tetap SCTV yang terdiri dari 11 sekuriti dan 31 sopir menolak untuk menandatangani kontrak baru sebagai pekerja kontrak pada perusahaan outsourcing, yaitu PT ISS. Kebijakan ini sudah jelas bertentangan dengan undang-undang di Indonesia.

“Oleh karena itu, hari ini kita datang ke Komnas HAM agar persoalan ini bisa kita tindak lanjuti,” lanjut Singgih.

diambil dari Kompas.com

Revitalisasi Mogok Kerja, Dalam Merubah Kebijakan Publik

10 Jan


Keberhasilan sekaligus ”kekalahan”?

Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 25 Nopember 2010 dunia perburuhan Indonesia dikejutkan oleh gerakan buruh Jakarta. Dimana, saat itu seluruh buruh yang ada di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) tumpah ruah dijalanan. keluar dari tempat kerja, untuk mengambil peran dan menggabungkan diri bersama massa lainya menuntut kenaikan upah.

Kawasan Berikat Nusantarapun lumpuh total. Jalananpun di sekitar Cakung Cilincing macet panjang, produksi di pabrikpun berhenti. Tidak diketahui berapa banyak kerugian yang mendera KBN. Tapi jelas gerakan pemogokan yang dimotori oleh Forum buruh DKI Jakarta. Saat itu terbilang sukses.

Hal ini diakui oleh salah satu aktivis buruh dari FSBI (Federasi Serikat Buruh Indonesia) bung Bayu saat evaluasi aksi pada sore harinya, pasca Aksi mogok massal tersebut. Bung bayu pada Forum tersebut menjelaskan, bahwa hal ini (baca : Aksi Mogok kerja massal) sungguh luar biasa. Bahkan dengan terus terang dia mengatakan bahwa inilah cita-cita saya sejak sepuluh tahun silam, dan baru terealisasi hari ini.

Saat mogok terjadi, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo memang tidak datang ke lokasi. Dan target mogok saat itupun memang tidak untuk memaksa Fauzi Bowo hadir dan berdialog. Namun saat itu, Forum Buruh DKI Jakarta hanya menginginkan Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta untuk buruh 100 % sesui dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yaitu sebesar 1.401,289 (Satu juta empat ratus satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah). Ditemui ataupun tidak, saat itu seluruh buruh hanya menginginkan UMP=KHL.

Faktanya, pasa mogok tersebut media mulai rame menyorot soal UMP DKI Jakarta. Satu sisi gerakan buruh DKI Jakarta telah menui kemenanganya, tentu pada saat Mogok itu sedang berlangsung yaitu tanggal 25 Nopember 2010, Namun disisi lain dan saat yang beruntun Forum Buruh DKI Jakarta telah di”pecundangi” oleh Penguasa. Betapa tidak, Fauzi Bowo dan jajaranya, pasca terjadinya mogok bahkan mengumumkan penetapan UMP DKI Jakartra adalah sebesar 1.290.000 (Satu juta dua ratus sembilan puluh rupiah). Masih dibawah Kebutuhan Hidup Layak dan tuntutan FBDKI.

Tidak berhenti disitu, peraturan gubernur nomor 196 itu, ternyata telah ditandatangani oleh Fauzi Bowo pada tanggal 15 November 2010 lau. Artinya, dengan begitu terbentuk ”kesan publik” bahwa mogok kerja massal yang dilakukan oleh serikat buruh di KBN tidak ada pengaruhnya sama sekali. Meskipun terbitnya pergub tersebut, tentu menyisakan ragam tanya bahkan layak untuk di kritisi.

Pasa terjadinya mogok, Kordinasi yang dilakukanpun kurang maksimal, sehingga hal ini menyebabkan kesan, bahwa Forum Buruh DKI Jakarta tidaklah solid. Dan hal ini ternyata di baca degan seksama oleh kalangan birokrasi. Terutama oleh beberapa orang yang duduk di Dewan Pengupahan maupun di disnakertrans DKI Jakarta. Sehingga rencana terakhir yaitu mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta untuk mempertanyakan pergub upah pun urung dilaksanakan. Bahkan sampai hari ini, Forum buruh DKI jakarta masih dalam rangka konsolidasi, dan belum menemukan kongkritisasi gerakan. Apakah akan melakukan mogok ulang lebih besar, ataukah ada jalan efektif efektif lain untuk mempengaruhi dan merubah putusan gubernur DKI Jakarta yang tidak pro buruh itu.

Mogok Nasional Jawabanya.

Mogok di KBN ”mungkin” adalah klimaks mungkin juga akumulasi dari gerakan Buruh DKI Jakarta, yang dimotori oleh Forum Buruh DKI Jakarta. Bangunan gerakan ini, setidaknya dimulai pada akhir 2009 yang lalu. Dimana, saat itu Buruh DKI Jakarta disatukan oleh momentum dan dengan isu yang sama (Baca : penyikapan Buruh DKI Jakarta terhadap penetapan UMP DKI Jakarta).

Beberapa aktivis serikat Pekerja/buruh DKI Jakarta saat itu sepakat untuk membangun aliansi bersama. Singkatnya belakangan aliansi itu dinamakan ”Forum buruh DKI Jakarta”. Terdiri dari lintas serikat pekerja yang ada di DKI Jakarta. Antara lain, FSPMI, SPN, SPSI LEM, ASPEK Indonesia, FSBI, GSBI, SBSI 92, SP KEP, Farkes Ref, KSBSI, FB KBN, SP PAR Ref, Forum Buruh Cakung, dan beberapa Serikat Buruh lainya.

Proses bersatunya elemen buruh DKI Jakarta tidaklah instans, ada proses panjang dan dibutuhkan komitmen dan kepercayaan antara satu elemen buruh dengan elemen lainya. Hingga pada akhirnya, menckristal sebuah kekuatan dahsyat itu. Tidak ada yang menyangka bahkan di Internal forum Buruh DKI jakarta sendiri sekalipun. Bahwa pada akhirnya gerakan ini akan mampu menorehkan sejarah baru yaitu mogok massal.

Hal diatas setidaknya, memberikan refleksi dan pelajaran terutama bagi semua pelaku sejarah mogok massal di KBN. Bahwa isu upah adalah murni persoalan politik. Ia adalah produk politik, dan pada proses penetapanyapun melalui proses politik. Adapun modus ekonomi maupun lainya, adalah untuk menguatkan posisi politik penguasa dan pengusaha yang dominan bahkan hegemoni disatu sisi , dan posisi buruh/pekerja disisi lain yang tertindas dan lemah.

Jawaban satu-satunya adalah, ketika kebijakan politik yang tidak berpihak pada buruh, musti dilawan juga dengan langkah politik. sampai hari ini, buruh tidak mempunyai kekuatan dan modal yang signifikan untuk mengimbangi kekuatan pengusaha maupun penguasa kecuali ”Mogok Kerja”.

Timbul pertanyaan : ”Mogok kerja yang seperti apakah, yang mampu mengimbangi kekuatan pengusaha dan penguasaha yang selalu menindas?”. Jawabnya sederhana : ”mogok yang mampu menjungkir balikkan tatanan yang timpang dan menindas buruh adalah, Mogok Nasional, dan hal ini musti diperhatikan oleh seluruh komponen buruh dan masyarakat lainya.

Perang Upah, walkout aja..

26 Okt

Walk outnya seluruh anggota Dewan Pengupahan dari unsure buruh, pada Senin malam 25 Oktober 2010 kemarin merupakan babak baru dalam sejarah “perang upah” di DKI Jakarta. Hal yang menjadi rutinitas setiap tahunya, dimana dewan Pengupahan menentukan besaran UMP (Upah Minimum Propinsi) 2011 dari hasil survey dipasar untuk menentukan KHL (Kebutuhan Hidup Layak).

Dewan Pengupahan terdiri dari 30 orang anggota. Dengan komposisi dari Perwakilan serikat Buruh berjumlah 7 orang. Demikian halnya perwakilan dari Pengusaha (Apindo) diwakili oleh 7 perwakilan, selebihnya adalah dari Pemerintah dan dua orang lagi dari Akademisi.

Walk outnya seluruh perwakilan buruh pada saat rapat yang dilaksanakan di kantor gubernur kemarin adalah sebagai bentuk protes dan penolakan kaum buruh terhadap pemberlakuan UMP 2011 yang dibawah atau tidak sesuai dengan KHL.

Wakil Pengusaha, yang menginginkan UMP dibawah KHL dengan Argumentasinya disatu sisi, dan keinginan wakil buruh agar UMP 2011, 100% sesuai KHL disisi lain adalah bentuk “Perang Upah” yang tidak berkesudahan saat rapat di Dewan Pengupahan setiap tahunya. Hal inilah yang terjadi hari ini menjelang pengumuman penetapan UMP yang akan dilakukan pada 30 Oktober 2011 mendatang melalu Peraturan Gubernur.

Besaran KHL dari hasil survey yang dilakukan lebih dari 8 Kali oleh Dewan Pengupahan adalah 1.401.829 (satu juta empat ratus seribu delapan ratus dua puluh sembilan). Inilah hasil survey untuk pengeluaran buruh lajang di kota metropolitan DKI Jakarta. Artinya, jika UMP 2011 ditetapkan kurang dari Jumlah KHL tersebut, maka sangat tidak rasional dan mengangkangi rasa keadilan. Demikian Rusdi dari ASPEK Indonesia menjelaskan.

Hal inilah yang menjadi bagian dari beberapa alasan dari wakil buruh kenapa musti walk out dari rapat Dewan Pengupahan. Jika satu saja, anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari wakil buruh menandatangai kesepakatan UMP dan tidak sesuai dengan KHL maka itu akan dijadikan justifikasi oleh Pemerintah maupun pengusaha bahwa wakil Buruh telah menyepakati besaran UMP yang segera ditetapkan. Demikian jelas Ramidi dari SPN Anggota Forum Buruh DKI Jakarta, saat mengawal jalanya rapat dewan Pengupahan kemarin.

Sementata itu, Bung Joko dari FSPMI yang juga anggota Forum buruh DKI Jakarta berkomentar bahwa ini (baca; walkoutnya seluruh wakil buruh di dewan pengupahan) adalah kemenangan babak awal dan masih panjang perjuangan selanjutnya yang menjadi pekerjaan rumah tangga seluruh elemen buruh. Hal ini, juga dicatat sejarah bahwa buruh DKI Jakarta mampu bersatu dalam memutus rantai kesewenang-wenangan Pengusaha dan Penguasa, bahkan buruh itu sendiri di Dewan Pengupahan.

Beliau juga menambahkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 bertepatan dengan hari sumpah pemuda, forum buruh DKI Jakarta yang terdiri dari beberapa Serikat pekerja diantaranya ASPEK Indonesia, FSPMI, SPN, KSBSI, ABK, FSP Farkes, FSBI, LEM KSPSI, SBSI 92, Nikeuba SBSI dan beberapa Serikat Pekerja lainya akan turun jalan mengawal UMP 2011 agar sesui dengan KHL.

Gugatan Komite Aksi Jaminan Sosial

1 Sep

Hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jalan Gajah Mada No. 17
JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Ir. H. SAID IQBAL, M.E.
Pekerjaan : Presiden FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Sekretaris
Jenderal Komite Aksi Jaminan Sosial
Alamat : Jalan Lestari RT 009/003 Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur

2. Nama : INDRA MUNASWAR
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPN FSPTSK (Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit)
Alamat : Kp. Bali Matraman RT 012/06, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan

3. Nama : SJAIFUL D. PATOMBONG
Pekerjaan : Ketua Majelis Nasional KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia)
Alamat : Jalan Muchtar Raya RT 002/011, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan

4. Nama : RAZIAN AGUS TONIMAN
Pekerjaan : Ketua Umum FSP PPMI (Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan
dan Mass Media Indonesia)
Alamat : Jalan Aipda Kd Tubun II B 4 Rt 007/002, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat

5. Nama : R. ABDULLAH
Pekerjaan : Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat SP KEP SPSI (Serikat Pekerja Kimia,
Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Alamat : KP Pengasinan RT/RW. 004/018, Rawalumbu, Kota Bekasi.

6. Nama : H. ALY AKBAR
Pekerjaan : Wakil Presiden KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia)
Alamat : Kandang Besar RT 03/04, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur

7. Nama : DJUFNIE ASHARY
Pekerjaan : Wakil Ketua KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia)
Alamat : Jalan H. Muchtar Raya No 37 A RT/RW. 005/011, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan

8. Nama : SAEPUL TAVIP
Pekerjaan : Presiden OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia)
Alamat : Kp. Bangkong Reang RT/RW 003/004, Benda, Cicurug, Kab. Sukabumi

9. Nama : MUHAMAD RUSDI
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal ASPEK (Asosiasi Serikat Pekerja) Indonesia
Alamat : Jalan Pengadegan Timur IV RT/RW 009/001, Pancoran, Jakarta Selatan

10. Nama : KHOIRUL ANAM
Pekerjaan : Ketua Umum DPP FSP Kahutindo (Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia)
Alamat : Perum PKL Blok B.126 RT 12 Kel. Sie Kapih, Kota Samarinda

11. Nama : DJOENAEDI ALI, S.H
Pekerjaan : Ketua Umum DPP SARBUMUSI (Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Buruh Muslimin Indonesia)
Alamat : Darmo Indah Sari BB/26 RT 002/003, Karang Poh, Tandes, Surabaya.

12. Nama : MASFENDI PERWATA
Pekerjaan : Ketua Umum FSPK KSPSI (Federasi Serikat Pekerja Kewartawanan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)
Alamat : Kp. Nagrak Kidul RT 010/07, Nagrak, Cisaat, Sukabumi

13. Nama : GATOT SUBROTO
Pekerjaan : Sekretaris FSP FARKES KSPSI (Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)
Alamat : KP Jati RT/RW. 007/003 Rambutan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur

14. Nama : ALI M. BASRI SALAMPESSY
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia)
Alamat : Aspura Inudar, Tulehu, Salahutu, Maluku Tengah

15. Nama : IWAN RIFTIAWAN
Pekerjaan : Ketua Umum GSPMII (Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia)
Alamat : Jl. Kecubung Raya Blok V No 175 RT 004/038 Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi

16. Nama : JUDY WINARNO
Pekerjaan : Sekretaris Umum PP SP EE (Pengurus Pusat Serikat Pekerja Elektrik dan Elektronik)
Alamat : Pd. Ungu Permai AD 12 No 14 RT/RW. 004/010 Bahagia, Babelan, Bekasi

17. Nama : DJAMALUDIN MALIK
Pekerjaan : Ketua Konsulat Cabang Surabaya FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia)
Alamat : Manyar Sabrangan 9/25, Surabaya

18. Nama : TIMBUL SIREGAR
Pekerjaan : Komite Eksekutif ALNI (Asian Labour Network on IFI’s) Indonesia
Alamat : Pinang Ranti RT 012/01, Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur

19. Nama : HENDRIK DIKSON SIRAIT
Pekerjaan : Ketua Umum PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia) Wilayah Jakarta
Alamat : Jalan S. Kampar BLK S/424 RT 009/001, Semper Bara, Cilincing, Jakarta Utara

20. Nama : JIMMY TANAYA
Pekerjaan : Peneliti pada Lembaga Penelitian Business Watch Indonesia
Alamat : Tambak Madu 2/21 RT/RW. 005/009, Tambakrejo, Simokerto, Surabaya

21. Nama : SRI PALUPI
Pekerjaan : Ketua Institute for Ecosoc Rights
Alamat : Bojong Gede Indah G 4/4 Rt 004/016, Bojong Gede

22. Nama : ARI SUNARIJATI
Pekerjaan : Ketua DN FSPSI REFORMASI (Dewan Nasional Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi)
Alamat : Pedurenan, Gg, Masjid RT/RW 006/013, Kel. Pabuaran, Cibinong,
Bogor 16916

23. Nama : SAHAT BUTAR BUTAR
Pekerjaan : Ketua Advokasi dan Perundang-undangan DPP FSP KEP (Federasi Serikat
Pekerja Kimia Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum)
Alamat : Jalan P. Saparua 3/234 RT/RW. 002/008 Aren Jaya, Bekasi Timur

24. Nama : MUHAMMAD NUR UDDIN
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal API (Aliansi Petani Indonesia)
Alamat : Jalan Simpang Tata Surya No. 6 RT 03/RW 04 Kel. Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kwota Malang

25. Nama : LITA ANGGRAENI
Pekerjaan : Koordinator JALA PRT (Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga)
Alamat : Karanganyar Gunung RT/RW 002/003, Candisari, Semarang

26. Nama : SOFYAN BIN ABD. LATIEF
Pekerjaan : Ketua Umum SP PAR REF (Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi)
Alamat : Kp. Lebak Rt 006/002, Karet, Sepatan, Tangerang

27. Nama : MOHAMMAD JAMSARI
Pekerjaan : Sekretaris Umum PP SP AMK (Pengurus Pusat Serikat Pekerja Automotif, Mesin, dan Komponen)
Alamat : Jalan Budi Mulia RT 011/006, Pademangan Barat, Jakarta Utara.

28. Nama : EDUARD PARSAULIAN MARPAUNG
Pekerjaan : Presiden DPP F Lomenik SBSI (Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam Mesin dan Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia)
Alamat : Jalan Panda 8 C.9 No.58, Cikarang Baru, Bekasi

29. Nama : MARIMO AS
Pekerjaan : Koordinator Alinsi Forum Buruh Bogor
Alamat : Kp. Bojong RT 05/26 Baktijaya, Sukmajaya, Depok

30. Nama : JOHANES FH UNMEHOPA
Pekerjaan : Ketua DPD SP PAR REF DKI Jakarta (Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi)
Alamat : Jalan Pandega I No 16, RT/RW 004/007, Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi

31. Nama : ANDI HADIAR PUTRA
Pekerjaan : Wakil Sekjen FSP BPU KSPSI (Federasi Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)
Alamat : Jalan Kayu Manis IV Baru RT 002/009, Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur

32. Nama : ZULMITA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Kramat Sawah X RT/RW 009/002 Paseban, Senen, Jakarta Pusat.

33. Nama : SAFRUDIN MP SIAHAAN
Pekerjaan : Wapres DPP ASPEK Indonesia (Wakil Presiden Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia)
Alamat : Jalan Damai II RT/RW. 003/002 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

34. Nama : SUYADI ABAS
Pekerjaan : Pengurus PC KEP SPSI (Pimpinan Cabang Kimia, Energi, Pertambangan, Distrik dan Umum) Kabupaten Tangerang
Alamat : Jalan Cemara Raya Blok C 1/9 Sekt. 1-1 RT/RW 009/002 Rawa Buntu, Serpong, Tangerang

35. Nama : WASIMAN SURATMAN
Pekerjaan : Redaksi Parahyangan Post
Alamat : Perum Lido Permai Blok A.6 No 11 RT 001/005

36. Nama : ISPRAPTO S.
Pekerjaan : Ketua Umum FSP PPMI KSPSI (Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)
Alamat : Pondok Gede Permai C 8/124 RT 001/008 Jati Asih, Kota Bekasi.

37. Nama : SAYUTI
Pekerjaan : Sekretaris Serikat Pekerja Rumah Tangga
Alamat : Banyumeneng II RT/RW 03/02, Desa Giriharjo, Kec. Panggang, Kab. Gunung Kidul

38. Nama : ASMAWATI
Pekerjaan : Pegawai RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo)
Alamat : Jalan Pandega I No 16, RT/RW 004/007, Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi

39. Nama : CHANDRA MAHLAN
Pekerjaan : Lembaga Pelatihan Pekerja INTREND
Alamat : Teluk Angsan Permai DII/182 Rt 006/012, Bekasi Timur.

40. Nama : AGUNG HERMAWAN
Pekerjaan : Pengacara
Alamat : Jalan Pesantren Komp. PPTM No C-30 RT 004/007, Cibabat, Cimahi Utara

41. Nama : ANASTASIA SAVITRI W.
Pekerjaan : Staff Riset Institute for Ecosoc Rights
Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam IV/K/3 Rt 005/011 Tebet Jakarta Selatan

42. Nama : MACHMUD PERMANA
Pekerjaan : Wakil Ketua Bidang Pembelaan FSP KEP SPSI (Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)
Alamat : Jalan Lumbu Timur III E Blok X No. 106 RT/RW 002/032 Kel. Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi

43. Nama : SAEPUL ANWAR
Pekerjaan : Wakil Ketua II PC SP KEP SPSI (Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)
Alamat : Kp. Bulu RT 001/022 Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi

44. Nama : ECOLINE SITUMORANG
Pekerjaan : Pengacara Publik
Alamat : Jalan Flamboyan II/24 RT 002/020 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan

45. Nama : HERI SIANTARI
Pekerjaan : Sekretaris Bidang Organisasi SP KEP SPSI (Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) PT Asahimas
Alamat : Kp Sukapura Jaya Rt 005/010 Cilincing, Jakarta Utara

46. Nama : YUSMANTO
Pekerjaan : Ketua SPTSK (Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit) PT Bintang Kanguru
Alamat : RSB Blok K III No 20 Penjaringan Jakarta Utara

47. Nama : SLAMET MARSONO
Pekerjaan : Sekretaris SPTSK (Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit) PT Bintang Kanguru
Alamat : KP Baru, KB Koja RT 006/015, Penjaringan, Jakarta Utara

48. Nama : FACHRUDIN SOLEH
Pekerjaan : Tukang Ojek
Alamat : Balimatraman, RT 007/06, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan

49. Nama : SANTOSO
Pekerjaan : Ketua PUK SP KEP SPSI (Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)
Alamat : Perum Telaga Murni Blok E 14/ No 6 Telaga Murni, Cikarang Barat, Bekasi

50. Nama : MULYONO
Pekerjaan : Bendahara FSP LEM KSPSI (Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)
Alamat : Komp. RS. Islam RT 003/001, Harapan Jaya, Bekasi Utara.

51. Nama : MUHARI
Pekerjaan : Sekretaris II Bidang Administrasi SP KEP SPSI (Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) PT Asahimas
Alamat : Gg. H Radian I Dalam No 27 RT 004/003, Kalibaru, Medan Satria, Bekasi

52. Nama : ABDUL GANI
Pekerjaan : Sekretaris PC SP KEP SPSI (Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kabupaten Tangerang
Alamat : Graha Segovia RT 39/06 Caikar, Panongan, Tangerang

53. Nama : SURATMAN
Pekerjaan : Wakil Ketua PC SP KEP SPSI (Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kabupaten Tangerang
Alamat : Batujaya Tengah Rt 03/02 Batujaya, Batu Ceper, Tangerang.

54. Nama : RIDLWAN
Pekerjaan : Wakil Ketua PUK FSBI (Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Buruh Indonesia) PT Mutiara Mitra Busana Apparelindo
Alamat : Komp. UKA Blok C No 18 Rt 001/008 Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara

55. Nama : JAKARIA BIN RASIM
Pekerjaan : Ketua PUK SP KEP SPSI (Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) PT Bina Karya Prima
Alamat : Kp. Utan Ceger RT 001/018 Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

56. Nama : WARSITO
Pekerjaan : Wakil Ketua III PC SP KEP SPSI (Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kabupaten/Kota Bekasi.
Alamat : Kp. Duri RT 007/004 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

57. Nama : MANSYUR ACHMAD
Pekerjaan : Wakil Ketua II DPC SP KEP SPSI (Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kabupaten/Kota Bekasi.
Alamat : Kp. Warung Menteng RT 002/003 Warung Menteng, Cijeruk, Bogor.

58. Nama : KUSNO
Pekerjaan : Ketua PUK SP KEP SPSI (Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) PT Cahaya Merah Delima
Alamat : Perum Regensi 01 Blok I.8/47 RT 002/007 Wanasari, Cibitung, Bekasi.

59. Nama : HERMANSYAH
Pekerjaan : Ketua PUK SP KEP SPSI (Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) PT Kao Indonesia Chemicals
Alamat : Papanmas Blok F 28 No 21 Rt 008/008 Setia Mekar, Tambun Selatan

60. Nama : ELLY YUWANDHINI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kp. Bali Matraman RT 012/06, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan

61. Nama : SUGIARTI
Pekerjaan : Ketua SPTSK (Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit)
PT Golden Castle
Alamat : Jalan Warakas 8 Gg.10 No 3 RT 008/010, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok

62. Nama : SITI MUNFARIDA
Pekerjaan : Pekerja ter-PHK dari PT Karina Tata Busana, KBN Cakung, Jakarta Utara
Alamat : Komp. Yon Ang Air FG 1 RT 001/002, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara

63. Nama : NENENG FA’RIAH
Pekerjaan : Pekerja ter-PHK dari PT Karina Tata Busana, KBN Cakung, Jakarta Utara
Alamat : Jalan Warakas II Gg. 1/3 Rt 002/03, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara

64. Nama : EKA SARI RIMBUN, S.H.
Pekerjaan : Akuntan dan Finansial pada Lembaga Bantuan Hukum Perburuhan
Alamat : Jalan Kutai Raya No 4 RT 002/020 Bencongan, Kelapa Dua, Tangerang.

65. Nama : NGATIYEM
Pekerjaan : Sekretaris DPN FSPTSK (Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit) DKI Jakarta
Alamat : Gg. Warga No 40 RT 001/09, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur.

66. Nama : BETI SALASASTRI
Pekerjaan : Sekretaris SPTSK (Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit) PT Merindo
Alamat : Jalan Dermaga No 21 RT 014/011, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur.

67. Nama : HOTIMAH
Pekerjaan : Sekretaris SPTSK (Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit) PT Merindo
Alamat : Jalan Warakas 10 Gg. E RT 003/003, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara

68. Nama : MURTIWI
Pekerjaan : Ketua SPTSK (Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit) PT Merindo
Alamat : Kp. Buaran 1, RT 008/012, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur

69. Nama : SUPARNO
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan Swasta
Alamat : Cililitan Besar, RT 002/009, Kramat Jati, Jakarta Timur.

70. Nama : RUSMIATUN
Pekerjaan : Perhimpunan Pekerja Rumah Tangga
Alamat : Jalan Kenanga II No 6 RT 002/011 Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur

71. Nama : Ir. ISWAN ABDULLAH, ME.
Pekerjaan : Peneliti/Konsultan Independen
Alamat : Kp. Jatijajar RT 01/02, Jatijajar, Cimanggis

72. Nama : MUNDIAH
Pekerjaan : Perhimpunan Pekerja Perempuan Indonesia
Alamat : Jalan Raya Cilegon Km 4 No 26 Taman Baru, Taktakan, Kota Serang

73. Nama : NANI KUSMAENI
Pekerjaan : Perhimpunan Pekerja Perempuan Indonesia
Alamat : Pondok Rangon RT 006/004, Cipayung Jakarta Timur

74. Nama : ENDAH SUCI WIDIANINGRUM
Pekerjaan : Perhimpunan Pekerja Perempuan Indonesia
Alamat : Kp. Rawa Roko Rt 003/041 Bojong Rawalumbu, Bekasi Timur.

75. Nama : OBON TABRONI
Pekerjaan : Ketua KC FSPMI (Ketua Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Bekasi
Alamat : Perum Telaga Murni Blok 1/16 RT 005/004, Telaga Murni, Cikarang Barat.

76. Nama : EFENDI HARIANJA
Pekerjaan : Tenaga Kebersihan Kantor Bantuan Hukum Perburuhan
Alamat : Kampung Mangga RT 005/001, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara

77. Nama : SURIPTO SABARDI
Pekerjaan : Wakil Sekjen FSP BUMN (Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara)
Alamat : Kp. Sepatan RT 003/0002, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Bekasi.

78. Nama : PURWOKO
Pekerjaan : Pengurus SBME GSBI (Gabungan Serikat Buruh Independen) PT Daelim
Alamat : Jalan Cimandiri 6/Y/17 RT 010/002, Jatireja, Cikarang Timur

79. Nama : BENHARD NABABAN, S.H
Pekerjaan : Koordinator Advokasi Relawan Kemanusiaan Untuk Buruh Migran
Alamat : Lenteng Agung Rt 011/005 Jagakarsa, Jakarta Selatan

80. Nama : MOHAMMAD MIFTAH FARID SIROD
Pekerjaan : Ketua DPN SBMI (Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia)
Alamat : Jalan Cipinang Kebembem Raya No 10 RT 05/07, Cipinang, Pulo Gadung, Jakarta Timur

81. Nama : WIDJIANTO BIN SUTRISNO
Pekerjaan : Ketua PUK SP KEP SPSI (Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) PT Beta Sinarindo
Alamat : Kp. Kandang Roda RT 005/003, Serang, Cikarang Selatan.

82. Nama : BUDIN
Pekerjaan : Badan Koordinasi PUK SP KEP SPSI (Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) PT Beta Sinarindo
Alamat : Kp. Cijingga RT 003/002 Serang, Cikarang Selatan.

83. Nama : SAMSURI
Pekerjaan : Pengurus PC FSP PPMI SPSI (Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Bekasi.
Alamat : Kp. Malaka RT 017/006, Cibarusah

84. Nama : SODIKUN
Pekerjaan : Wakil Ketua I PUK SP KEP SPSI (Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) PT Beta Sinarindo
Alamat : Kp. Kandang Roda RT 005/003, Serang, Cikarang Selatan.

85. Nama : ISWANTO
Pekerjaan : Badan Koordinasi PUK SP KEP SPSI (Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) PT Beta Sinarindo
Alamat : Kp. Pekopen RT 002/003 Tambun Selatan, Bekasi

86. Nama : MARIYAMAH
Pekerjaan : Pekerja ter-PHK dari PT Mutiara Mitra Busana Apparelindo
Alamat : Jalan Kalibaru Timur VI C RT 013/001, Cilincing, Jakarta Utara

87. Nama : ENDANG PATMAWATI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Bulak Cabe RT 005/009 Cilicing, Jakarta Utara

88. Nama : LASINAH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Bakti RT 010/005, Cilincing, Jakarta Utara

89. Nama : MULYADI
Pekerjaan : Ketua Bidang Advokasi Federasi Serikat Buruh Indonesia
Alamat : Kp. Pisangan RT 009/003, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur

90. Nama : MUNGAFIK
Pekerjaan : Pekerja ter-PHK dari PT Mutiara Mitra Busana Apparelindo
Alamat : Dusun Cibungur Rt 002/016 Wanareja, Cilacap

91. Nama : NUR FAUZI IKSAN
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun Glagahan RT 002/001, Jombang, Jawa Timur

92. Nama : LIATI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Kalibaru Barat No 13 RT 017/003, Cilincing, Jakarta Utara

93. Nama : HUSEN ACHMAD PRAYITNO
Pekerjaan : Pekerja ter-PHK dari PT Mutiara Mitra Busana Apparelindo
Alamat : Kp. Buaran RT 010/002, Cakung, Jakarta Timur

94. Nama : MUCHLASIH
Pekerjaan : Pekerja ter-PHK dari PT Mutiara Mitra Busana Apparelindo
Alamat : DK. Krajan RT 001/002, Sidomukti, Kebumen

95. Nama : JUNTONO
Pekerjaan : Pekerja ter-PHK dari PT Mutiara Mitra Busana Apparelindo
Alamat : Kp. Rawa Malang Rt 006/010 Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara

96. Nama : FIRMAN ROMDHONI
Pekerjaan : Ketua SP PAR REF (Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi) Hotel Ambara
Alamat : Batu Ampar RT -11/02 Kramat Jati, Jakarta Timur

97. Nama : VONNY DIANANTO
Pekerjaan : Pemimpin Umum Koran Perjuangan
Alamat : Jalan Mawar Merah VII/5/No 165 RT 003/007 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur

98. Nama : ROSNIWATY MT.
Pekerjaan : Sekretaris FSP PPMI KSPSI (Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)
Alamat : Jalan Mawar III No 16 RT 003/002 Bencongan Indah, Kelapa Dua, Tangerang

99. Nama : PEGGY P. NOORADI
Pekerjaan : Sekjen DPP PAR REF (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi)
Alamat : Jalan Cipinang Muara II RT 005/003, Jatinegara, Jakarta Timur

100. Nama : IMAM HADI WIBOWO
Pekerjaan : Jurnalis
Alamat : Pangkalan Jati RT 4/2, Pangkalan Jati, Limo, Kota Depok

101. Nama : ZUHRI AFANDI
Pekerjaan : Pengurus PUK SPMI (Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Metal Indonesia) PT Panasonic Light Indonesia
Alamat : Jalan Bader 474 RT 002/004, Kalirejo, Bangil, Pasuruan

102. Nama : GUNTUR WIJOYO
Pekerjaan : Ketua PUK SPMI (Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Metal Indonesia)
PT Panasonic Light Indonesia
Alamat : Sumotuwo RT 002/002, Sumorame, Candi, Kabupaten Sidoarjo

103. Nama : ANAM SUPRIYANTO
Pekerjaan : Sekretaris PUK SPMI (Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Metal Indonesia) PT King Jim Indonesia
Alamat : Jalan Irian Jaya I, RT 001/007, Gadingrejo, Trajeng, Pasuruan

104. Nama : MAHFUD
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun Krajan, RT 007/004, Kluwut, Wonorejo, Pasuruan

105. Nama : SUROTO
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Perum Pekoren Indah C-11, RT 002/013, Pekoren, Rembang, Pasuruan

106. Nama : BAMBANG HIDAYAT
Pekerjaan : Bendahara PUK SPMI (Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Metal Indonesia) PT Panasonic Light Indonesia
Alamat : Ketiron, RT 002/004, Beji, Beji, Pasuruan

107. Nama : ARI MUNANDAR
Pekerjaan : Bendahara PUK SPMI (Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Metal Indonesia) PT Yamaha Music Production Indonesia
Alamat : Tunggaan II, RT 001/004, Kraton, Kraton , Pasuruan

108. Nama : JAZULI
Pekerjaan : Ketua KC FSPMI
(Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia)
Alamat : Jalan Margotarung No. 1, RT 004/001, Purworejo, Kebonagung, Pasuruan

109. Nama : YUSAK RACHMAD
Pekerjaan : Pengurus PUK SPMI (Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Metal Indonesia) PT Panasonic Light Indonesia
Alamat : Jalan Nangka II/319, RT 001/006, Kidul Dalem, Bangil Pasuruan

110. Nama : SIGIT HANDOKO
Pekerjaan : Pengurus PUK SPMI (Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Metal Indonesia) PT IMP
Alamat : Kebraon Mitra Satwa I/25, RT 007/003, Kebraon, Karang Pilang

111. Nama : DEDY MARYADI
Pekerjaan : Sekjen DPD SP PAR REF (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi)
Alamat : Jalan Kp Rawa Tengah, RT 03/04, Kelurahan Galur, Jakarta Pusat

112. Nama : SUPARNI, S.T.
Pekerjaan : Ketua F KIKES KSBSI (Federasi Kimia, Farmasi dan Kesehatan) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia)
Alamat : Jalan Kebon Jeruk Timur RT 008/002, Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur

113. Nama : DEDIH SUHENDI
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal F Lomenik SBSI (Federasi Logam Mesin dan Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia)
Alamat : Blok AKF 6/II RT 001/002, Margasari, Tigaraksa, Tangerang

114. Nama : NURSANNA
Pekerjaan : Bendahara F HUKATAN KSBSI (Federasi Kehutanan, Perkayuan dan Pertanian Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia)
Alamat : Villa Mutiara Gading 3 H 11/73 RT 007/018, Kebalen, Babelan, Bekasi

115. Nama : POLTAK AGUSTINUS SINAGA
Pekerjaan : Staff Divisi Jaringan dan Kampanye Perhimpunan Bantuan Hukum
dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Wilayah Jakarta
Alamat : Jalan Bima Duta II No. 22, Legenda Rt/RW 001/011, Lambangsari,
Tambun Selatan, Bekasi

116. Nama : ZULIATI
Pekerjaan : Project Officer Gerakan Rakyat Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia
Alamat : Pendurungan RT/RW. 001/001, Dukuh Tunggal, Glagah, Lamongan

117. Nama : AH MAFTUHCHAN
Pekerjaan : Peneliti Perkumpulan Prakarsa
Alamat : Keude Panga, Panga, Aceh Jaya

118. Nama : NURJANNAH RAIS
Pekerjaan : Ketua Serikat Pekerja PT Takeda Indonesia
Alamat : Jalan Kampung Sumur Utara No. 11 D, RT 001/010, Klender Duren Sawit, Jakarta Timur

119. Nama : PRADIKTA DWI ANTONY
Pekerjaan : Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti
Alamat : Jalan Kayu Manis Barat RT 006/001, Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur
Pendurungan RT/RW. 001/001, Dukuh Tunggal, Glagah, Lamongan.

120. Nama : Ir. M. SIDARTA
Pekerjaan : Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi SP FKK PT DI (Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan PT Dirgantara Indonesia)
Alamat : Jalan Akasia V N0 7 B RT 002/009 Desa Lagadar, Margaasih, Bandung

Seluruhnya adalah Warga Negara Indonesia dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa. Pemberi Kuasa dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya yang akan disebut di bawah ini, dan menerangkan bahwa dengan ini memberikan kuasa kepada:

Surya Tjandra, S.H., LL.M. Kaspo, S.H., M.H.
H. Muhammad Rodja, S.H. Kambusiha, S.H.
Dela Feby Situmorang, S.H. Gindo L. Tobing, S.H.
Nurus S. Mufidah, S.H. M. Irayadi, S.H.
Basuni Ismail, S.H. Hasani, S.H.
Rendra Purdiansa, S.H Indah Saptorini, S.H.
Konanang Pahrur, S.H. Ahmad Fauzi, S.H.
Marina Pangaribuan, S.H. Sudiyanti, S.H.
Nunung Nurhayati, S.H.

Sebagai Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Rakyat untuk Jaminan Sosial, beralamat di Komite Aksi Jaminan Sosial, Jalan Raya Pondok Gede No. 11, Kampung Dukuh, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2010 (terlampir), dan untuk selanjutnya disebut ………….………………………….…………… PARA PENGGUGAT

Dengan ini menyampaikan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh:

1. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, beralamat di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ………………………………………………………………………………………………………..TERGUGAT I;

2. Negara Republik Indonesia cq. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Marzuki Alie, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ………………………………………………………………….………….TERGUGAT II;

3. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai …………………………………………………………………..TERGUGAT III;

4. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ………………………………………….TERGUGAT IV;

5. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Koordinator Perekonomian, M. Hatta Rajasa, beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ………………………………………… TERGUGAT V;

6. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ………………………………………………………….. TERGUGAT VI;

7. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai………………………………………………. TERGUGAT VII;

8. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih, beralamat di jalan H.R. Rasuna Said Blok X 5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ………………………………TERGUGAT VIII;

9. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri, beralamat di Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai………………………………………………………………………………………….TERGUGAT IX;

10. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ……………………………….. TERGUGAT X;

11. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat 13-14, Jakarta Pusat …………………………………………..……………………………….. TERGUGAT XI;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan pengajuan gugatan ini karena PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menjalankan Pasal 28H ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Perubahan Keempat) dan Undang-Undang (UU) No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan faktual diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu PARA PENGGUGAT hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia yang terdiri dari pimpinan organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari serikat pekerja/serikat buruh, organisasi tani dan nelayan, organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, asosiasi profesi, dan masyarakat umum yang telah sejak lama memperjuangkan pemenuhan hak jaminan sosial di Indonesia.

2. Bahwa PARA PENGGUGAT seperti halnya lebih kurang 37.839.250 orang Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai pekerja/buruh di sektor formal, lebih kurang 62.090.967 orang Warga Negara Indonesia yang bekerja di sektor informal (sumber: BPS, SAKERNAS, 2008), maupun 8.900.000 orang Warga Negara Indonesia di luar negeri yang bekerja sebagai pekerja/buruh migran, dan jutaan masyarakat umum lainnya, memiliki kepentingan langsung terhadap pemenuhan jaminan sosial sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Perubahan Keempat), selanjutnya akan disingkat menjadi UUD 1945, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.

3. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, PARA PENGGUGAT memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan pemenuhan jaminan sosial sebagaimana tertuang dalam pasal 28H ayat (3) dan pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang disahkan pada tanggal 19 Oktober 2004.

4. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga negara Indonesia yang dijamin haknya untuk memperoleh keadilan dari negara dengan melakukan upaya-upaya hukum sebagaimana diatur dalam:

a. Pasal 100 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.”
b. Pasal 7 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
“Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional […] atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum Internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.”
c. Pasal 17 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT

5. Bahwa TERGUGAT I adalah pemegang Kekuasaan Pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

TERGUGAT I bertanggungjawab penuh atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam:
a. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945:
“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”
b. Pasal 8 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”
c. Pasal 71 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”
d. Pasal 72 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
“Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”

6. Bahwa TERGUGAT II adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai representasi dari rakyat Indonesia dan keseluruhan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang”

TERGUGAT II adalah representasi dari seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sebagaimana dimandatkan oleh pasal 26 ayat (1) f UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi:
“DPR mempunyai tugas dan wewenang: melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah.”

TERGUGAT II juga memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, serta hak menyampaikan usul dan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945, untuk meminta pertanggungjawaban TERGUGAT I yang telah lalai melaksanakan tugas konstitusionalnya dengan tidak dilaksanakannya perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat (3) dan pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

7. Bahwa TERGUGAT III adalah yang mewakili TERGUGAT I dalam menjalankan Kekuasaan Pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 untuk melaksanakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar dan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (2) UUD 1945: “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”

8. Bahwa TERGUGAT IV sampai dengan TERGUGAT XI adalah Pembantu TERGUGAT I berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan (3) UUD 1945 dalam menjalankan Kekuasaan Pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar, yang salah satu tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah mempersiapkan materi Rancangan Undang-undang antara lain Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) beserta peraturan pelaksanaannya berupa Peratuan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- Pasal 17 UUD 1945: “(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara; (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dan pemerintahan.”
- Pasal 18 UU No. 10 tahun 2004: “(1) Rancangan undang undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya; (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang undangan.”

9. Bahwa atas dasar kedudukan hukum PARA TERGUGAT tersebut di atas, maka sudah tepat dan benar bahwa PARA TERGUGAT adalah pihak yang harus digugat oleh PARA PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri melalui Gugatan Warga Negara (citizen suit atau citizen lawsuit) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan Pasal 28H ayat (3) juncto Pasal 34 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

III. GUGATAN INI DIAJUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

10. Bahwa gugatan a quo adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan melalui mekanisme Gugatan Warga Negara. Ada pun bentuk Gugatan Warga Negara ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Gugatan a quo diajukan oleh PARA PENGGUGAT atas terjadinya pengabaian hak hukum warga negara Indonesia oleh penyelenggara Negara dalam hal pelaksanaan hak atas jaminan sosial. Gugatan a quo diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam lingkup peradilan umum melalui prosedur gugatan perdata, menuntut agar lembaga peradilan yang terhormat dapat menetapkan putusan yang bersifat umum, berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia (regelling) agar PARA TERGUGAT segera memenuhi tanggung jawab pemenuhan hak jaminan sosial di Indonesia.

b. Bahwa gugatan a quo diajukan berdasarkan asas-asas umum peradilan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:
- Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”
- Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”

c. Bahwa warga negara Republik Indonesia jumlahnya sangat besar, sekitar 242 juta jiwa pada tahun 2010 (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html) dan bila masing-masing secara langsung mengajukan gugatan atas pelanggaran hak atas jaminan sosial yang merupakan hak asasi manusia warga negara Republik Indonesia, maka proses pengajuan gugatan menjadi tidak sederhana, tidak cepat, dan memakan biaya besar, sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikutip di atas.

d. Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

e. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

f. Bahwa dengan demikian gugatan a quo yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sebagai warga negara Republik Indonesia yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam memperjuangkan pemenuhan jaminan sosial setiap warga negara Republik Indonesia dalam mekanisme Gugatan Warga Negara terhadap penyelenggara negara merupakan upaya terobosan hukum yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan teknis di lembaga peradilan dalam upaya penegakan keadilan dan kebenaran bagi seluruh warga negara Republik Indonesia.

g. Bahwa oleh karena itu, sebagai terobosan hukum dalam hukum acara perdata di Indonesia, lembaga peradilan telah beberapa kali mengadopsinya untuk memenuhi kewajiban hukum seperti ditentukan di dalam Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang saat ini telah dicabut dan digantikan dengan Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian telah dicabut dan digantikan dengan Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga sepatutnya gugatan ini dapat diterima untuk seluruhnya.

11. Bahwa Gugatan Warga Negara telah diakui dalam praktek hukum di Indonesia, sebagaimana tampak dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri seperti:

a. Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Penanganan Buruh Migran Indonesia (TKI) yang dideportasi dari Malaysia di Nunukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara nomor 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST. yang diputus pada tanggal 8 Desember 2003 oleh Majelis Hakim: Andi Samsan Nganro, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim, dan H. Iskandar Tjake, S.H., dan Ny. Andriani Nurdin, S.H., M.H., masing-masing sebagai anggota Majelis Hakim, telah mengakui adanya Gugatan Warga Negara.

b. Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyelenggaraan Ujian Nasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara nomor 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST. yang diputus pada tanggal 3 Mei 2007 oleh Majelis Hakim: Andriani Nurdin, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, dan Makkasau, S.H., M.Hum., dan Murdiono, S.H., masing-masing sebagai anggota Majelis Hakim, telah mengakui adanya Gugatan Warga Negara.

12. Bahwa di dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST. Majelis Hakim dalam amarnya secara singkat menyatakan TERGUGAT I, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri s/d TERGUGAT IX, belum maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang menjadi buruh migran di luar negeri. Dan menghukum PARA TERGUGAT untuk segera melakukan langkah-langkah konkret pembenahan dan pengawasan mekanisme kerja dan koordinasi antara PARA TERGUGAT mengenai pengaturan dan pengurusan buruh migran Indonesia dan anggota keluarganya.

13. Bahwa di dalam Putusan Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST. Majelis Hakim dalam amarnya secara singkat menyatakan TERGUGAT I, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono s/d TERGUGAT IV, telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap warga negaranya yang menjadi korban Ujian Nasional (UN), khususnya pada hak atas pendidikan dan hak-hak anak.

14. Bahwa sebelum diajukannya gugatan warga Negara ini, PARA PENGGUGAT telah menyampaikan SOMASI (Peringatan) pada tanggal 10 Mei 2010 melalui surat No. 001/SK/TPRJS/V/2010, serta NOTIFIKASI (Pemberitahuan) pada tanggal 20 Mei 2010 melalui surat No. 002/SK/TPRJS/V/2010 bahwa akan segera didaftarkannya Gugatan Warga Negara ini terhadap PARA TERGUGAT.

15. Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap terobosan hukum yang pernah dilakukan sebagaimana dua putusan tersebut di atas, serta sudah dilaksanakannya secara patut Somasi maupun Notifikasi sebagaimana disampaikan di atas maka sudah sepatutnya pengajuan Gugatan Warga Negara ini dapat diterima melalui mekanisme penetapan Majelis Hakim terlebih dahulu.

IV. FAKTA-FAKTA HUKUM

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, serta ketentuan hukum yang melandasi gugatan ini seperti terurai di atas, maka dengan ini PARA PENGGUGAT menyampaikan pokok-pokok Gugatan, sebagai berikut:

A. Hak atas Jaminan Sosial adalah Hak Hukum Warga Negara Indonesia

16. Bahwa PARA PENGGUGAT, seperti halnya sekitar 242 juta warga negara Indonesia lainnya, berhak atas pemenuhan jaminan sosial. Hak atas jaminan sosial adalah hak asasi manusia yang menjamin agar PARA PENGGUGAT, seperti halnya 242 juta warga negara Indonesia lainnya, dapat hidup dengan layak dan bermartabat dalam lingkungan sosial di wilayah Negara Republik Indonesia.

17. Bahwa dalam komunitas negara-negara yang beradab dan bermartabat di dunia, hak atas jaminan sosial diartikan sebagai bagian dari hak asasi manusia atas hidup, dan menjadi tanggung jawab penyelenggara negara untuk menjamin setiap warga negara tidak dibiarkan mati secara perlahan akibat kemiskinan dan ketidakmampuan untuk hidup secara layak. Hak atas jaminan sosial, dalam konteks negara beradab dan bermartabat, diartikan sebagai jaminan ketersediaan dukungan dan bantuan sosial oleh penyelenggara negara pada kebutuhan-kebutuhan dasar hidup seperti kesehatan, pangan, perumahan, dan pendidikan.

18. Ada pun dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas jaminan sosial ini, negara-negara di dunia memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Namun demikian, pada asasnya, berbagai negara yang beradab dan bermartabat di dunia memberlakukan hukum positif dalam wilayahnya untuk memastikan luangan anggaran negara sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara negara dalam pengadaan jaminan sosial.

19. Bahwa negara Republik Indonesia, sebagai bagian dari komunitas dunia yang beradab dan bermartabat, secara konstitusional mengakui hak atas jaminan sosial dan kehidupan yang layak sebagai hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya tahun 2002, khususnya melalui pasal 28 H ayat (3) dan pasal 34 ayat (2), yang lengkapnya berbunyi:

Pasal 28H ayat (3) UUD1945:
“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

Pasal 34 ayat (2) UUD 1945:
“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

20. Bahwa hak atas jaminan sosial dan kehidupan yang layak telah diakui sebagai hak hukum (legal rights) sebagaimana tertuang dalam Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) tahun 1966, khususnya Article (Pasal) 9 dan Article (Pasal) 11:

a. Article 9 (Pasal 9):
The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to social security, including social insurance.
(Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial)

b. Article 11 (Pasal 11):
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.
(Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela).

2. The States Parties to the present Covenant, recognizing the fundamental right of everyone to be free from hunger, shall take, individually and through international co-operation, the measures, including specific programmes, which are needed: (Negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, harus mengambil langkah-langkah termasuk program-program khusus yang diperlukan untuk:)

(a) To improve methods of production, conservation and distribution of food by making full use of technical and scientific knowledge, by disseminating knowledge of the principles of nutrition and by developing or reforming agrarian systems in such a way as to achieve the most efficient development and utilization of natural resources;
(Meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, dengan sepenuhnya memanfaatkan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, melalui penyebarluasan pengetahuan tentang asas-asas ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa, sehingga mencapai suatu perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien)

(b) Taking into account the problems of both food-importing and food-exporting countries, to ensure an equitable distribution of world food supplies in relation to need.
(Memastikan distribusi pasokan pangan dunia yang adil yang sesuai kebutuhan, dengan memperhitungkan masalah-masalah Negara-negara pengimpor dan pengekspor pangan).

21. Bahwa sebagai bagian dari komunitas negara-negara yang beradab dan bermartabat di dunia, negara Republik Indonesia telah meratifikasi keseluruhan isi, tanpa reservasi pasal-pasal tertentu, Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya) pada tanggal 28 Oktober 2005. Pasal 2 UU No. 11 tahun 2005 secara tegas menyatakan:

“Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia.”.

22. Bahwa bagian penjelasan bagian Umum Bab 2 alinea keenam UU No. 11 tahun 2005 berbunyi: “[…] disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang.”

Selanjutnya bagian Umum Bab 2 alinea kesebelas berbunyi:
“Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) […].”

23. Bahwa pengembangan konsep sistem jaminan sosial nasional di Indonesia diawali dengan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000, di mana Presiden RI Abdurrahman Wahid menyatakan tentang Pengembangan Konsep Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pernyataan Presiden RI tersebut kemudian direalisasikan melalui upaya penyusunan konsep tentang Undang-Undang Jaminan Sosial oleh Kantor Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan No. 25KEP/MENKO/KESRA/VIII/2000, tanggal 3 Agustus 2000, tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional).

24. Bahwa sejalan dengan pernyataan Presiden RI Abdurrahman Wahid, Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia melalui Pertimbangan DPA RI No. 30/DPA/2000, tanggal 11 Oktober 2000, perihal “perlunya segera dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera”, menegaskan peran jaminan sosial nasional sebagai “pemupuk dana yang secara substansial dapat menyangga perekonomian bangsa, dan sekaligus mengurangi ketergantungan negara terhadap pinjaman luar negeri, alat pemberdayaan pranata ekonomi masyarakat, tempat memotivasi nilai-nilai sosial luhur berupa rasa kebersamaan, kepedulian dan solidaritas sosial, serta instrumen perekonomian Negara.”

25. Bahwa dalam Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 (Ketetapan MPR RI No. X/ MPR-RI Tahun 2001 butir 5.E.2, tanggal 9 November 2001) dihasilkan Putusan Pembahasan MPR RI yang menugaskan Presiden RI untuk: “Membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu.”

26. Bahwa setelah melalui proses yang cukup panjang dan berliku Pemerintah menyerahkan RUU Sistem Jaminan Sosial Nasional kepada DPR RI pada tanggal 26 Januari 2004, hingga akhirnya secara resmi diterbitkan menjadi UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada tanggal 19 Oktober tahun 2004 (Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 150, tambahan lembaran negara RI No. 4456).

27. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 16 – 26 tersebut di atas jelas bahwa negara Republik Indonesia telah mengakui eksistensi hak atas jaminan sosial dan kehidupan yang layak sebagai hak hukum seluruh warga negara Indonesia, dan karenanya juga adalah hak hukum dari PARA PENGGUGAT.

28. Bahwa dengan demikian sekitar 242 juta Warga Negara Indonesia yang terdiri dari 37.839.250 orang Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai pekerja/buruh di sektor formal, lebih kurang 62.090.967 orang Warga Negara Indonesia yang bekerja di sektor informal, maupun 8.900.000 orang Warga Negara Indonesia di luar negeri yang bekerja sebagai pekerja/buruh migran, dan jutaan masyarakat umum lainnya, berhak atas pemenuhan jaminan sosial sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.

29. Bahwa apa yang dimaksud dengan “jaminan sosial” telah secara universal diterima dan diakui di seluruh dunia, sebagaimana tampak dalam kutipan dari International Labour Organization (ILO, 1999) di mana negara Republik Indonesia juga menjadi anggotanya, berikut ini:

”Jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk masyarakat melalui seperangkat kebijakan publik terhadap tekanan-tekanan ekonomi sosial bahwa jika tidak diadakan sistem jaminan sosial akan menimbulkan hilangnya sebagian pendapatan sebagai akibat sakit, persalinan, kecelakaan kerja, sementara tidak bekerja, cacat, hari tua dan kematian dini, perawatan medis termasuk pemberian subsidi bagi anggota keluarga yang membutuhkan.”

30. Bahwa di Indonesia gagasan hukum mengenai jaminan sosial juga telah lama diterima dalam ketentuan hukum yang berlaku sejak setidaknya tahun 1974 hingga sekarang, sebagaimana tampak dalam kutipan berbagai ketentuan undang-undang berikut:

a. Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial: “Jaminan sosial sebagai perwujudan daripada sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat guna memelihara asas kesejahteraan sosial.”

b. Pasal 1 angka 1 UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja: “Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.”

c. Pasal 1 angka 1 UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional: “Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.”

31. Bahwa sebagai bagian dari tanggung jawab Negara atas pemenuhan hak atas jaminan sosial, UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang disahkan pada tanggal 19 Oktober 2004 merupakan tonggak pertama pembangunan sistem jaminan sosial nasional yang lebih komprehensif dan akan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali, dengan ciri-ciri antara lain:

a. Sistem jaminan sosial nasional bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seumur hidup. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatannya, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

b. Sistem jaminan sosial nasional seperti yang diatur dalam UU No. 40 tahun 2004 adalah jaminan sosial yang berbentuk asuransi sosial dan bantuan sosial atau kombinasi keduanya. Asuransi sosial maksudnya tiap orang yang bekerja dan yang mempekerjakan orang lain, baik itu di sektor formal ataupun informal selama dia mampu wajib mengiur tiap bulannya sesuai dengan prosentasi tertentu untuk jaminan sosialnya. Sedangkan bantuan sosial maksudnya pemerintah akan memberikan bantuan iuran bagi penduduk miskin atau orang tidak mampu.

c. Dengan kata lain, sistem jaminan sosial nasional harus menjamin bahwa seluruh rakyat baik itu Pegawai Negeri, buruh formal maupun informal, petani, nelayan, pedagang kecil dan sebagainya mendapatkan manfaat (benefit) yang sama atas jaminan sosial, yang berarti sama-sama hidup bermartabat.

32. Bahwa sistem jaminan sosial nasional yang akan dibangun ini meliputi jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan pensiun, yang pelaksanaannya didasarkan pada sebelas prinsip dasar yang menjadi acuan dan landasan dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 19 ayat (1) UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu:

a. Kegotongroyongan. Kebersamaan antar-peserta dengan kewajiban membayar iuran (yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah, yang mampu membantu yang kurang mampu, yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi, dan yang sehat membantu yang sakit).
b. Nirlaba. Pengelolaannya mutlak untuk memberi manfaat kepada peserta, dan bukan melulu komisaris yang biasanya datang dari unsur pemerintah.
c. Keterbukaan. Informasi harus mudah diakses oleh semua penduduk.
d. Kehati-hatian. Dijalankan secara cermat, teliti, aman dan tertib.
e. Akuntabilitas. Harus akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
f. Portabilitas. Jaminan berkelanjutan di seluruh wilayah RI. Prinsipnya peserta harus selalu aman (security) kapan dan di mana pun ia berada di dalam jurisdiksi Indonesia. Peserta yang berpindah pekerjaan atau berpindah tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus selalu menerima manfaat.
g. Kepesertaan bersifat wajib. Seluruh penduduk menjadi peserta Jaminan Sosial secara bertahap.
h. Dana amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan (bukan pendapatan bukan anggaran) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan peserta.
i. Hasil pengelolaan Dana. Hasilnya dikembalikan untuk kepentingan peserta.
j. Asuransi sosial. Kaya miskin, sehat sakit, tua muda, resiko rendah dan tinggi semuanya berhak atas jaminan sosial.
k. Ekuitas. Kesamaan dalam memperoleh pelayanan.

33. Bahwa subtansi utama dalam UU No. 40 tahun 2004 adalah memberi mandat kepada Presiden untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melalui berbagai aturan pendukungnya guna menjamin pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional di Indonesia. Berbagai aturan terkait tersebut terdiri dari 1 (satu) Undang-undang bersama DPR RI, 11 (sebelas) Peraturan Pemerintah, dan 10 (sepuluh) Peraturan Presiden, yang rinciannya:

a. Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) – [Pasal 5 ayat (1)].

b. 11 (sebelas) Peraturan Pemerintah, yaitu:
(1) Tentang penerima bantuan iuran peserta Jaminan Sosial dari Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu – [Pasal 14 ayat (3)];
(2) Tentang pembayaran iuran program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu oleh Pemerintah – [Pasal 17 ayat (6)];
(3) Tentang besaran manfaat uang tunai, hak ahli waris, kompensasi, dan pelayanan medis bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja – [Pasal 33];
(4) Tentang besaran iuran jaminan kecelakaan kerja bagi peserta yang terikat hubungan kerja dengan pemberi kerja dan yang tidak ada ikatan hubungan kerja – [Pasal 34 ayat (4)];
(5) Tentang pembayaran manfaat jaminan hari tua kepada peserta, dan kepada ahli waris peserta – [Pasal 37 ayat (5)];
(6) Tentang besaran iuran jaminan hari tua untuk peserta yang menerima upah dan yang tidak menerima upah – [Pasal 38 ayat (8)];
(7) Tentang besaran iuran jaminan pensiun untuk peserta yang menerima upah – [Pasal 42 ayat (2)];
(8) Tentang manfaat jaminan kematian – [Pasal 45 ayat (3)];
(9) Tentang besaran iuran jaminan kematian untuk peserta yang menerima upah dan yang tidak menerima upah – [Pasal 46 ayat (4)];
(10) Tentang tata cara pengelolaan dan pengembangan dana jaminan sosial – [Pasal 47 ayat (2)];
(11) Tentang kewajiban badan penyelenggara jaminan sosial membentuk cadangan teknis – [Pasal 50 ayat (2)];

c. 10 (sepuluh) Peraturan Presiden, yaitu:
(1) Tentang susunan organsasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional – [Pasal 10];
(2) Tentang tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional – [Pasal 12 ayat (2)];
(3) Tentang pentahapan pendaftaran pemberi kerja dan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial – [Pasal 13 ayat (2)];
(4) Tentang masa berlaku kepesertaan jaminan kesehatan, dan kewajiban pemerintah membayar iuran bagi peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja, atau mengalami cacat total tetap dan tidak mampu – [Pasal 21 ayat (4)];
(5) Tentang manfaat pelayanan kesehatan dan urun biaya untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan – [Pasal 22 ayat (3)];
(6) Tentang kewajiban BPJS memberikan kompensasi kepada peserta yang di daerahnya belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik, dan fasilitas rawat inap – [Pasal 23 ayat (5)];
(7) Tentang Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin BPJS – [Pasal 26];
(8) Tentang besarnya jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah, peserta yang tidak menerima upah dan peserta yang menerima bantuan – [Pasal 27 ayat (5)];
(9) Tentang tambahan iuran bagi pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang – [Pasal 28 ayat (2)];
(10) Tentang manfaat jaminan pensiun dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun – [Pasal 41 ayat (4)].

34. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bahwa semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (undang-undang tentang BPJS, sebelas Peraturan Pemerintah dan sepuluh Peraturan Presiden) harus sudah disusun paling lambat 5 (lima) tahun sejak UU Sistem Jaminan Sosial Nasional diundangkan, yaitu terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2004 sampai dengan 19 Oktober 2009.

Pasal 52 ayat 2 UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional:
”Semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan undang-undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.”

35. Bahwa setelah perjalanan waktu lebih dari lima tahun terhitung sejak UU Sistem Jaminan Sosial Nasional diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2004, didapat fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa terbukti TERGUGAT I mengabaikan perintah UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tidak membuat Undang-undang tentang BPJS, tidak membuat Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana BPJS, dan hanya membuat 1 (satu) Peraturan Presiden pada tanggal 24 September 2009, yaitu tentang Pengangkatan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Peraturan Presiden ini hanya 1 (satu) dari 10 (sepuluh) Peraturan Presiden yang harus dibuat sebagai peraturan teknis dari BPJS;

b. Bahwa terbukti TERGUGAT II sebagai representasi keseluruhan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, serta hak menyampaikan usul dan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk meminta pertanggungjawaban TERGUGAT I yang telah lalai melaksanakan tugas konstitusionalnya sehingga tidak dilaksanakannya perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang memungkinkan perkembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat melalui pengembangan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu tanpa kecuali;

c. Bahwa terbukti TERGUGAT II, TERGUGAT IV sampai dengan TERGUGAT XI, sebagai pembantu TERGUGAT I sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, telah lalai dengan tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional, dengan tidak mempersiapkan Rancangan Undang-undang tentang BPJS beserta peraturan pelaksanaannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:

(1) Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa kelalaian ini berakibat pada tidak dilaksanakannya pemajuan, penegakan dan pemenuhan jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang memungkinkan perkembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat melalui pengembangan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu tanpa kecuali.

36. Bahwa pentingnya untuk segera dilaksanakannya sistem jaminan sosial nasional antara lain ditunjukkan oleh fakta-fakta empirik sebagai berikut:

a. Gerakan Anti-Pemiskinan Rakyat Indonesia (GAPRI) dalam satu studi pada tahun 2009 menemukan bahwa lebih dari 150 juta individu dalam 44 juta rumah tangga di Indonesia mengalami kesulitan finansial akibat beban biaya perawatan kesehatan, dan 25 juta rumah tangga atau lebih dari 100 juta individu rentan menjadi miskin, karena tingginya ongkos pelayanan kesehatan.
b. Prof. dr. Hasbullah Thabrany dalam satu studi tahun 2003 menyatakan bahwa 10 persen penduduk termiskin mengeluarkan 2,3 kali pengeluaran total bulanan keluarganya untuk pengobatan rawat inap, sementara pengeluaran satu bulan keluarga berpendapatan lebih tinggi setara dengan biaya rawat inap standar.
c. Majalah terkemuka dunia The Economist bertajuk “The World in 2008” menyebutkan bahwa angka kematian ibu Indonesia masih tertinggi di Asia Tenggara dan angka harapan hidup di Indonesia lebih rendah dibanding Malaysia, Thailand dan Vietnam. Hal ini dianggap janggal manakala besaran Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia jauh lebih tinggi ketimbang ketiga negara-negara tersebut.
d. Organisasi Jaringan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations for Development Programme – UNDP) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2007 berada di urutan 107 dari 177 negara, tertinggal dibawah Filipina (90) dan bahkan sudah dikejar oleh Vietnam (105).

37. Bahwa pasal 34 ayat (3) UUD 1945 jo. pasal 19 UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menegaskan jaminan kesehatan sebagai kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh Negara bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali dan seumur hidupnya (universal coverage) yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan pada prinsip asuransi dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 berbunyi:
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.

Pasal 19 UU No. 40 tahun 2004 berbunyi:
1. Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.
2. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi.

38. Bahwa hanya dari segi pemenuhan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat tanpa kecuali sebagaimana ditentukan pasal 34 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 19 UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di atas, kerugian materil yang harus ditanggung oleh warga negara Indonesia yang timbul akibat tidak dilaksanakannya sistem jaminan sosial nasional berdasarkan kalkulasi dan estimasi GAPRI, adalah sekitar Rp 117,2 trilyun per tahun. Kerugian ini dipengaruhi oleh setidaknya dua faktor yaitu faktor pengeluaran kesehatan dan faktor produktifitas ekonomi.

a. Pengeluaran kesehatan. Tahun 2009, ada sekitar 134,9 juta jiwa penduduk yang harus membiayai kesehatannya sendiri, alias tidak punya asuransi kesehatan karena belum tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) maupun program asuransi lainnya. Dengan belanja kesehatan per kapita penduduk rata-rata Rp 40.000 setiap bulan, maka kerugian yang harus ditanggung secara nasional mencapai Rp 5,4 triliun per bulan, dan kerugian secara nasional per tahun mencapai Rp 64,7 triliun.

b. Produktivitas ekonomi. Jika 175 juta penduduk sakit 12 hari dalam satu tahun dan kehilangan pendapatan rata-rata Rp 25.000 per hari, maka kerugian ekonomi secara nasional mencapai Rp 52,5 triliun. Atau dengan kata lain total kerugian yang harus ditanggung secara nasional dari kedua faktor di atas berjumlah Rp 117,2 triliun per tahun.

39. Bahwa jika saja sistem jaminan sosial nasional diimplementasikan, khususnya jaminan kesehatan, Indonesia tidak perlu menanggung kerugian pengeluaran biaya kesehatan sebesar Rp 64,7 triliun per tahun, yang dalam 5 tahun maka total kerugian Indonesia mencapai Rp 323,8 triliun. Dengan kata lain, kerugian yang timbul akibat kemandegan pelaksanaan UU No. 40 tahun 2004 adalah Rp 323,8 triliun, dan Indonesia pun kehilangan potensi besar untuk menggerakkan perekonomian bangsa dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

40. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 28-39 di atas terbukti negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI, telah tidak melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang memungkinkan perkembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat melalui pengembangan sistem jaminan sosial, dengan melampaui batas waktu yang ditetapkan undang-undang. Hal mana merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh warga Negara Indonesia termasuk di dalamnya PARA PENGGUGAT.

B. Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT

41. Bahwa PARA TERGUGAT terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar pasal 28H ayat (2) jo. pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan pemenuhan hak atas jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat melalui pengembangan sistem jaminan sosial.

a. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

b. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

42. Bahwa PARA TERGUGAT terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (2), Pasal 33, Pasal 34 ayat (4), Pasal 37 ayat (5), Pasal 38 ayat (8), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (4), Pasal 47 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), yang merupakan pasal-pasal terkait pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan seluruh aturan pendukungnya (vide butir 33).

43. Bahwa PARA TERGUGAT terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan pasal 34 ayat (3) UUD 1945 jo. pasal 19 UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali dan seumur hidupnya (universal coverage).

44. Bahwa PARA TERGUGAT terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar pasal 52 ayat (2) UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang memberi batas waktu bagi pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan seluruh aturan pendukungnya harus sudah disusun paling lambat 5 (lima) tahun sejak UU Sistem Jaminan Sosial Nasional diundangkan, yaitu tanggal 19 Oktober 2009.

45. Bahwa PARA TERGUGAT terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Pasal 9 dan Pasal 11 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang menjamin hak jaminan sosial dan tugas Negara untuk melakukan langkah-langkah yang memadai dalam kaitan dengan Pasal 2 UU No. 11 tahun 2005 yang menegaskan keberlakuan Kovenan tersebut di seluruh wilayah Republik Indonesia.

46. Bahwa oleh karena itu TERGUGAT I, TERGUGAT III sampai dengan TERGUGAT XI terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut:

1) Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, maka tindakan PARA TERGUGAT merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formal maupun materiil karena PARA TERGUGAT telah lalai dan mengabaikan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang. PARA TERGUGAT tidak menjalankan amanat UU No 40 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Bahwa fakta yang terjadi lebih setengah tahun batas waktu pelaksanaan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional pada 19 Oktober 2009, hingga hari ini tidak juga dihasilkan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menjadi UU pelaksanaan dari UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.

2) Asas Persamaan

PARA TERGUGAT telah tidak menerapkan asas persamaan hak untuk memperoleh jaminan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama terhadap sebagian besar warga negara Indonesia yang tidak memiliki status sebagai pekerja di sektor formal. Jaminan sosial yang sesungguhnya merupakan kewajiban PARA TERGUGAT untuk menyediakannya saat ini juga hanya berupa kontribusi terhadap jaminan sosial yang diusahakan sendiri oleh buruh, PNS, dan ABRI.

3) Asas Kejujuran dan Keterbukaan (fairplay)

Asas kejujuran dan keterbukaan menegaskan bahwa kebijakan harus bersifat terbuka dan transparan, dalam arti masyarakat yang menjadi objek kebijakan tersebut harus mengetahui dan ikut memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dari kebijakan tersebut. Asas ini menjadi dasar bahwa kepentingan warga negara haruslah menjadi pertimbangan utama saat mengambil keputusan. PARA TERGUGAT telah mengabaikan masukan, keluhan, dan usulan dari berbagai unsur masyarakat, yang termasuk didalamnya adalah PARA PENGGUGAT, sebagaimana tercermin dari tidak dijalankannya amanat UU No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

4) Asas Kepantasan dan Kewajaran

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan PARA TERGUGAT dilakukan dalam batas-batas kepantasan, kewajaran, dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Sebagai penganut paham negara Pancasila yang pada sila kelima menegaskan ”keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” PARA TERGUGAT seharusnya mengedepankan sebuah sistem jaminan sosial nasional yang efektif dan berdaya guna bagi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia.

5) Asas Pertanggungjawaban

Asas ini menghendaki bahwa setiap tindakan PARA TERGUGAT harus dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis. PARA TERGUGAT terbukti telah tidak bertanggungjawab dengan lalai memenuhi amanat UU No. 40 tahun 2004 sesuai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 19 Oktober 2009.

47. Bahwa pasal 1365 jo. pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi dasar hukum gugatan perbuatan melawan hukum berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
”Setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian,”

b. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
”Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati.”

48. Bahwa terbukti tindakan PARA TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 KUH Perdata, dengan telah tidak melaksanakan kewajiban konstitusi untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang memungkinkan perkembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat melalui pengembangan sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dengan tidak menjalankan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang telah menimbulkan kerugian bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk PARA PENGGUGAT.

49. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka PARA TERGUGAT patut dihukum dengan hukuman sebagai berikut:

1. Untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena tidak melaksanakan perintah konstitusi pasal 28H ayat (3) jo. pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan Keempat) dan UU No. 40 tahun 2003 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang diumumkan melalui media cetak dan elektronik nasional, dengan kalimat sebagai berikut:

“Kami, Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, beserta seluruh Menteri sebagai pembantu Presiden, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas pelanggaran dan kelalaian kami untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang memungkinkan perkembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat melalui pengembangan sistem jaminan sosial nasional. Kami berjanji bahwa permohonan maaf ini akan menjadi titik awal pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional yang berkualitas dan melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.”

2. Untuk segera melaksanakan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dengan langkah-langkah konkret berikut:
a. Mengundangkan UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai perintah pasal 5 ayat (1) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.
b. Membentuk 11 (sebelas) Peraturan Pemerintah dan 10 (sepuluh) Peraturan Presiden sebagaimana diperintahkan oleh UU No. 40 tahun 2004 tentang UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.
c. Melaksanakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali seumur hidupnya (universal coverage).
d. Melakukan penyesuaian terhadap keempat badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri, dan PT Taspen, untuk dikelola oleh Badan Hukum Wali Amanat, dan dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia.

3. Untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian materiil yang dialami Warga Negara Indonesia dengan tidak diwujudkannya sistem jaminan sosial nasional di Indonesia sebesar Rp 1,- (satu rupiah), sebagai simbolisasi kesungguhan PARA TERGUGAT untuk mewujudkan sistem jaminan sosial nasional secara menyeluruh di Indonesia.

4. Untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima Gugatan ini untuk seluruhnya.

2. Menyatakan PARA TERGUGAT bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menjalankan amanat pasal 28H ayat (3) jo. pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang memungkinkan perkembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat melalui pengembangan sistem jaminan sosial.

3. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia, yang disampaikan melalui sepuluh media cetak nasional, yang terdiri Harian Kompas, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Jawa Pos, Seputar Indonesia, Koran Tempo, Republika dan Jakarta Post, sebelas media elektronik TV nasional, yang terdiri dari TVRI, RCTI, SCTV, TPI, Metro TV, TV One, Trans TV, Trans 7, AN TV, Global TV, dan Jak TV, dan enam media elektronik radio yang terdiri dari RRI, KBR 68H, Radio Elshinta, Radio Sonora, Radio Trijaya, dan Radio Smart, selama lima hari berturut-turut dengan kalimat sebagai berikut:

“Kami, Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, beserta seluruh Menteri sebagai pembantu Presiden, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas pelanggaran dan kelalaian kami untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang memungkinkan perkembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat melalui pengembangan sistem jaminan sosial nasional. Kami berjanji bahwa permohonan maaf ini akan menjadi titik awal pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional yang berkualitas dan melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.”

4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk segera melaksanakan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU Sistem Jaminan Sosial Nasional), dengan langkah-langkah konkret berikut:

a. Mengundangkan UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai perintah pasal 5 ayat (1) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.

b. Membentuk 11 (sebelas) Peraturan Pemerintah dan 10 (sepuluh) Peraturan Presiden sebagaimana diperintahkan oleh UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

c. Melaksanakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali seumur hidupnya (universal coverage), sesuai perintah pasal 34 ayat (3) UUD 1945 jo. pasal 19 UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

d. Melakukan penyesuaian terhadap keempat badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri, dan PT Taspen, untuk dikelola oleh Badan Hukum Wali Amanat, dan dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia.

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian materil yang dialami Warga Negara Indonesia dengan tidak diwujudkannya sistem jaminan sosial nasional di Indonesia sebesar Rp 1,- (satu rupiah), sebagai simbolisasi kesungguhan PARA TERGUGAT untuk mewujudkan sistem jaminan sosial nasional secara menyeluruh di Indonesia.

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jakarta, 10 Juni 2010

Hormat kami,
TIM PEMBELA RAKYAT UNTUK JAMINAN SOSIAL

Surya Tjandra, S.H., LL.M. Kaspo, S.H., M.H.
H. Muhammad Rodja, S.H. Kambusiha, S.H.
Dela Feby Situmorang, S.H. Gindo L. Tobing, S.H.
Nurus S. Mufidah, S.H. M. Irayadi, S.H.
Basuni Ismail, S.H. Hasani, S.H.
Rendra Purdiansa, S.H Indah Saptorini, S.H.
Konanang Pahrur, S.H. Ahmad Fauzi, S.H.
Marina Pangaribuan, S.H. Sudiyanti, S.H.
Nunung Nurhayati, S.H.

Proposal Mediasi Gugatan Warga Negara

1 Sep

Yang terhormat,
Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H.
Mediator Perkara Nomor 278/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst
Jalan Gajah Mada No. 17
Jakarta Pusat.

Dengan hormat,

Terkait perkembangan dalam proses mediasi perkara Nomor 278/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst yang saat ini sedang berjalan, perkenankanlah kami mewakili PARA PENGGUGAT menyampaikan proposal perdamaian dan pengakhiran perkara ini melalui pencabutan gugatan, sebagai berikut:

1. PARA PENGGUGAT pada prinsipnya bersedia mencabut gugatan warga Negara ini apabila memang sungguh tercapai sebuah perdamaian antara para pihak yang didasarkan pada niat baik dan keikhlasan untuk secara sepenuh hati menjalankan amanat UUD 1945 khususnya pasal 28H ayat (3) dan pasal 34 ayat 2 perihal pemenuhan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Perdamaian bisa dicapai apabila TERGUGAT I, III s/d XI (dalam hal ini diwakili oleh TERGUGAT I) serta TERGUGAT II dalam perkara ini bersedia untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka yang disiarkan secara nasional melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

3. Permohonan maaf ini akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia dalam suatu pidato resmi yang khusus diadakan untuk itu, atau dikaitkan dengan suatu acara kenegaraan yang diserahkan pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk disesuaikan.

4. Dalam permohonan maaf ini TERGUGAT I akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa TERGUGAT I bersama kementerian terkait menjamin terselenggaranya jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan kerangka sistem jaminan sosial nasional yang diamanatkan oleh UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

b. Bahwa TERGUGAT I menjelaskan secara terbuka untuk akan melaksanakan apa dan kapan agar seluruh amanat UU No. 40 tahun 2004 mengenai jaminan sosial terpenuhi. Pelaksanaan yang dimaksud ialah terkait dengan pelaksanaan 5 (lima) jaminan yaitu: jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kecelakaan kerja.

TERGUGAT I juga menjelaskan infrastruktur dan sarana pendukung yang akan diadakan untuk implementasi kelima jaminan sosial tersebut di atas, khususnya jaminan kesehatan, seperti rumah sakit, dokter, obat untuk seluruh rakyat Indonesia.

c. Bahwa TERGUGAT I meminta masyarakat untuk melakukan pengawasan kinerja Pemerintah serta mengundang partisipasi aktif dalam upaya bersama seluruh elemen warga Negara mewujudkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Bahwa permohonan maaf dan penjelasan sebagaimana disebut di atas akan disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya akta perdamaian ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

6. Dengan adanya iktikad baik dari PIHAK PARA TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT sepakat untuk mencabut segala tuntutan yang masih dalam proses hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikian kami sampaikan dengan harapan dapat menjadi titik pijak kita selanjutnya dalam mengupayakan perdamaian ini.

Jakarta, 1 September 2010

Hormat kami,
Tim Pembela Rakyat untuk Jaminan Sosial
(KOMITE AKSI JAMINAN SOSIAL)

Surya Tjandra, S.H., LL.M. Kaspo, S.H., M.H.

Dela Feby Situmorang, S.H. Rendra Purdiansa, S.H.

Sudiyanti, S.H. Kambusiha, S.H.

Ahmad Fauzi, S.H. Nurus Mufida, S.H.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.